Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kementerian Perhubungan Surati Dishub di Daerah Setop Pungli

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar mengatakan Kementerian Perhubungan sudah menyurati dinas perhubungan di berbagai daerah agar tidak melakukan pungutan liar dalam melayani proses-proses perizinan.
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 22 Oktober 2016  |  23:37 WIB
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono (kedua kanan) menunjukkan sejumlah barang bukti saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10). Dalam OTT kasus pungli perizinan di Kemenhub tersebut tim Khusus Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan lima pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan calo serta menyita uang tunai sebesar Rp95 juta - ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono (kedua kanan) menunjukkan sejumlah barang bukti saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10). Dalam OTT kasus pungli perizinan di Kemenhub tersebut tim Khusus Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan lima pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan calo serta menyita uang tunai sebesar Rp95 juta - ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA -  Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar mengatakan Kementerian Perhubungan sudah menyurati dinas perhubungan di berbagai daerah agar tidak melakukan pungutan liar dalam melayani proses-proses perizinan.

"Sudah kami layangkan surat yang ditandatangani Pak Menteri Perhubungan kepada para kepala daerah. Saya sendiri membuat surat kepada kepala dinas perhubungan, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan," kata Pudji di Bogor, Sabtu (22/10/2016).

Langkah tersebut, lanjut Pudji, diambil setelah terungkapnya kasus pungutan liar dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Polri di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu.

Pudji juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan-segan menginformasikan atau melaporkan apabila masih ada praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan di dinas perhubungan. Ia mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan akan segera membuat akses agar masyarakat bisa mengadukan praktik pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Namun, Pudji juga mengingatkan kepada masyarakat untuk memahami standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ada dalam proses perizinan.

"Kami juga imbau masyarakat kalau memang petugas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan mekanisme sesuai dengan waktu, SOP-nya sudah ada, masyarakat juga harus bisa melihat itu. Jangan kemudian mancing-mancing yang ingin segera selesai dengan memberikan sesuatu," kata Pudji.

Pada hari ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan juga meresmikan gerakan Setop Pungli dengan menandatangani pakta integritas yang mengikat karyawan disertai sanksi agar tidak melakukan pungutan liar.


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pungli pungli kemenhub

Sumber : ANTARA

Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top