Bisnis.com, SURAKARTA - Presiden Joko Widodo akan memberantas pungutan liar (pungli) hingga ke bawah, bahkan yang hanya Rp10.000 akan diurus.
"Bukan hanya Rp500.000 atau Rp1 juta, urusan Rp10.000 pun akan saya urus," kata Presiden dalam acara penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016 di Surakarta seperti dikutip Antara, Minggu (16/10/2016).
Hal ini diungkapkan menanggapi beberapa kritikan terhadap pengungkapan pungli di Kementerian Perhubungan yang nilainya kecil untuk ditangani Presiden.
"Bukan urusan uangnya. Banyak yang sampaikan ke saya, Pak Presiden kemarin di Kementerian Perhubungan hanya ada uang berapa juta saja diurus. Bukan hanya urusan kecil sepeti itu, yang lebih kecil pun akan saya urus," tegas Jokowi.
Menurut Presiden, yang kecil-kecil ini justru sangat menjengkelkan dan meresahkan sehingga harus dibangun budaya yang baik dan cepat.
"Memang kecil tapi kalau dari Sabang sampai Merauke, ada di kantor instansi, pelabuhan dan jalan raya, kalau dihitung bisa puluhan triliun," ungkapnya.
Presiden menegaskan akan mengurus, mengkontrol, dan mengawasi pelayanan masyarakat agar berjalan baik dan terbebas dari pungli walaupun nilai kecil sekalipun.
"Kalau urusan yang gede, yang miliar, yang triliun itu urusan KPK, tapi yg urusan kecil-kecil biar urusan saya. Urusan Rp10 ribu nggak apa-apa," katanya.
Presiden ingin memastikan Indonesia akan terbebas dari pungli, baik untuk urusan sertifikat tanah, SIM, KTP, ijin-ijin lainnya.
Jokowi: Pungli 10 Ribu Pun Saya Urus
Presiden Joko Widodo akan memberantas pungutan liar (pungli) hingga ke bawah, bahkan yang hanya Rp10.000 akan diurus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
19 menit yang lalu
Yasonna Buka-bukaan Data Perlintasan Harun Masiku di Depan Penyidik KPK
1 jam yang lalu
Deretan Kader Gerindra yang Duduk di Jabatan Strategis BUMN
3 jam yang lalu