Kabar24.com, JAKARTA - Pemberantasan tindak pungutan liar (pungli) sama pentingnya dengan pencegahan korupsi di lingkungan instansi pemerintah sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan hukum lebih baik.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi terjadinya operasi tangkap tangan terkait pungutan liar yang terjadi di Kementerian Perhubungan pada Selasa (11/10/2016) kemarin.
Menurut JK, penangkapan yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Itu merupakan upaya pemerintah untuk lebih mengimplementasi kebijakan hukum.
Dikatakan, skala pelanggaran tindak pungutan liar memang lebih kecil dibanding tindak korupsi. Namun jika diakumulasi, jumlahnya tetap saja menjadi besar.
“Kalau dalam istilahnya, korupsi kan yang besar, kalau pungli kan sedikit, eceran-eceran tapi dijumlahkan banyak juga ya kan,” ujarnya di Jakarta, Rabu(12/10/2016).
Wapres juga berkomentar mengenai kedatangan Presiden Joko Widodo dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung kemarin. Menurut dia, Presiden menganggap peninjauan langsung proses tersebut tentu sebagai hal penting.
“Iya karena penting,”katanya.
Operasi tangkap tangan terkait pungutan liar terjadi hanya 1,5 jam setelah Presiden Jokowi, Wapres Kalla dan jajaran menteri selesai mengadakan rapat di Istana Negara mengenai peluncuran kebijakan reformasi hukum tahap I.
Fokusnya pada lima isu termasuk pemberantasan pungli dengan membentuk tim Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan penyelundupan.
OPP merupakan operasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Operasi itu akan mengevaluasi pelayanan masyarakat, seperti pelayanan surat izin mengemudi (SIM) sampai surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
Presiden menginginkan penangkapan yang terjadi di Kemenhub menjadi peringatan bagi seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) agar tak bermain-main dengan tindakan pungli.
