Bisnis.com, BANGKOK - Junta Thailand, pekan ini, berada di bawah pengawasan setelah sejumlah kritikus mengajukan petisi meminta kantor auditor umum memeriksa dugaan pemborosan dana kunjungan ke Hawai untuk menghadiri pertemuan menteri pertahanan.
Hal itu merupakan yang terakhir dari sejumlah tuduhan atas pemerintahan militer yang merebut kekuasaan pada Mei 2014, mendukung pembasmian korupsi hingga akar-akarnya di lembaga pemerintahan, dan menutup peluang mempercepat perpecahan politik.
Pemerintah menanggapi tuduhan bahwa dana 20,9 juta baht (US$600.000) untuk menyewa pesawat yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan dan rombongannya untuk pertemuan ke Hawai pada pekan ini terlalu besar.
Rabu (5/10) lalu, Ketua Perhimpunan Penyelamatan Konstitusi sebagai lembaga pengawas pemerintah, Srisuwan Janya, mengajukan petisi kepada Kantor Auditor Umum agar melakukan investigasi harga sewa pesawat Thai Airways itu.
Biaya itu, termasuk 600.000 baht (US$17.200 dolar AS) dihabiskan untuk makanan dan minuman selama penerbangan, demikian penjelasan yang disampaikan dalam laman Sekretariat Perdana Menteri.
Tuduhan itu mengancam lunturnya kredibilitas pemerintahan militer, demikian kata sejumlah pengamat, termasuk beberapa kelompok masyarakat madani.
Bulan lalu, Isra News, dalam laporan investigasinya di laman beritanya, menyebutkan bahwa Pathompol Chan-ocha, seorang keponakan Pemimpin Junta Prayuth Chan-ocha, mendapatkan tujuh proyek pembangunan bersama Kawasan Militer Ketiga yang berada di bawah perintah ayahnya, memicu tuduhan nepotisme.
Komisi Anti-Korupsi Nasional saat ini memeriksa tuduhan tersebut.
Preecha Chan-ocha, ayah Pathompol dan saudara pria kepala junta Prayuth, membela anaknya itu dan menyatakan bahwa dia bertindak sesuai dengan hukum militer dan aturan mengenai kontraktor.
"Keduanya terbit bahwa masyarakat Thailand mengkritiknya dan tidak akan percaya atas kredibilitas junta," kata Srisuwan kepada Kantor Berita Reuters.
"Hal ini berbeda dengan apa yang masyarakat harapkan dari pemerintahan militer. Perdana Menteri harus berani bertindak tegas untuk memperbaiki kepercayaan publik dan tidak mengabaikan tanggung jawab," ujarnya.
Deputi Juru Bicara Junta, Kolonel Piyapong Klinpan, yang secara resmi dikenal sebagai Dewan Nasional Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) menyambut pengawasan publik tersebut.
"Jika ada beberapa isu terkait kepentingan masyarakat, kemudian pemerintah terlibat, maka dapat diperiksa. Kami berupaya tidak menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu," kata Piyapong.
"NCPO tidak akan campur tangan dalam independensi lembaga dan kami minta masyarakat agar memercayai NCPO," ujarnya.
Investigasi yang diikuti tuduhan gratifikasi pada tahun lalu diangkat oleh media Thailand dan kelompok-kelompok penentang terkait pembangunan taman senilai 28 juta dolar AS untuk menghormati monarki telah mengancam melemahkan gerakan antikorupsi oleh junta militer.
Audit internal oleh militer pada November 2015 menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti adanya korupsi.
Militer Thailand selalu berkuasa, namun kudeta 2014 mengukuhkan militer sebagai lembaga terkemuka di negara itu.
Rakyat Thailand pada Agustus memilih menerima konstitusi yang dibekingi junta, di mana pemerintah menyatakan bahwa pemerintah merancang pemulihan perpecahan politik yang berlangsung lebih dari satu dasawarsa.
Kritikan terhadap pemerintah, termasuk sejumlah partai politik besar menyatakan bahwa hukum yang telah disahkan itu melanggengkan kekuasaan militer hingga beberapa tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
