Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Polri untuk menindak tegas siapa saja yang menggunakan isu suku agama ras dan antar golongan (SARA) sebagai bahan untuk melakukan kampanye hitam dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah 2017.
Selain melawan penggunaan isu SARA, Tjahjo mengatakan ada dua hal yang akan diwaspadai kemunculannya dalam hajatan itu, yakni politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Saya mohon kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika untuk mengusut dengan tegas siapapun yang menyebarkan lewat medos, yang sifatnya provokatif dan menganggu stabilitas daerah. Karena pilkada ini harus aman dan demokratis,” tutur Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/9/2016).
Selain itu, Mendagri mengaku mengetahui bahwa Polri dan Badan Intelijen Negara telah memiliki data mengenai siapa-siapa yang menebar isu SARA dan provokatif sebagai bahan kampanye hitam di media sosial. Dia mengatakan, tinggal tunggu waktu hingga ada penanganan dari aparat yang berwenang.
Untuk Pilkada DKI Jakarta, Mendagri mengatakan perbedaan pilihan calon gubernur tidak boleh sampai merusak kebhinekaan Indonesia.
“Silakan kalau masyarakat punya pilihan politik, sikap politik memilih calon yang sesuai hati nurani. Jangan berpikir A1, A2, A3. Harus berpikir sebagai Jakarta sebagai ibu kota yang strategis, perlu pemimpin yang amanah, pemimpin yang cepat mengendalikan berbagai hal yang ada.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
