Kabar24.com, JAKARTA - Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setelah melakukan pembicaraan dan pembahasan secara mendalam, pemerintah memutuskan melanjutkan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Kami sudah sampai pada simpulan sementara. Tak ada alasan untuk tak meneruskan reklamasi Pantura," katanya setelah melakukan rapat gabungan di Kementerian ESDM, Selasa (13/9/2016).
Dia melanjutkan setidaknya ada tujuh elemen yang menjadi pertimbangan pemerintah yang menjadi rujukan pengaktifan kembali proyek reklamasi 17 pulau, khususnya pembangunan Pulau G.
Tujuh elemen yang menjadi dasar, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov DKI, PLN, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta aspek hukum.
"Semua sudah memberikan masing-masing. Semua pihak sudah setuju melanjutkan reklamasi. Ini rekomendasi saya, jangan adu-adu saya dengan menteri sebelumnya," jelasnya.
Luhut menambahkan akan menjalankan mandat Presiden Joko Widodo agar pemerintah memprioritaskan nasib 12.000 nelayan yang sebelumnya tinggal di kawasan Pantura.
Dia meminta Pemprov DKI untuk memberikan fasilitas-fasilitas kepada nelayan, termasuk perumahan dan kapal untuk menangkap ikan. "Rumah mereka akan diganti dengan rusunawa. Pemprov DKI juga berjanji untuk memberikan kapal yang lebih layak sehingga nelayan bisa melaut jauh ke perairan bersih," ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim tengah mempersiapkan rumah susun (rusun) sebagai bentuk kompensasi untuk para nelayan. "Kita akan bikin rusun tematik dengan melibatkan uang kontribusi reklamasi," kata Kepala Daerah yang akrab disapa Ahok.
Selain itu, Dia mengatakan akan membuat tanggul yang akan di bangun di Muara Baru dengan sisa tanah 10 hektar.
