Kabar24.com, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik mengimbau agar Presiden Joko Widodo tidak mengangkat kembali Arcandra Tahar sebagai Menteri.
Pasalnya, Demokrat memandang Archandra sudah melakukan kebohongan publik terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan mengatakan bahwa dirinya tidak punya kewarganegaraan Amerika.
"Bagaimana mungkin kita mempercayakan posisi politik sebagai pembantu Presiden pada orang yang berbohong soal prinsip kewarganegaraan. Kalau presiden masih hendak memakai Archandra. Silalan saja. Tapi jangan dalam posisi menteri," ujar Erma saat dihubungi, Jumat (9/9/2016).
Lain halnya dengan Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani tak masalah jika Presiden akan mengangkat kembali Arcandra sebagai menteri. “Ya kan gini, secara hukum dia jadi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai seorang menteri,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/9/2016).
Namun demikian, lanjut Arsul, jika dilihat secara kepatutan, hal tersebut menjadi hak prerogatif dari Presiden. “Kalau presiden siap menghadapi kegaduhan politik ya enggak masalah toh wong secara hukum juga gak masalah. PPP sebagai partai pendukung pemerintahan ya mendukung apapun keputusan presiden,” sambungnya.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM telah kembali mengukuhkan status kewarganegaraan mantan menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Arcandra Tahar sebagai warga negara Indonesia (WNI).
Kembalinya status Arcandra sebagai WNI itulah yang membuat sejumlah pihak bertanya-tanya apakah ada kemungkinan Presiden akan mengembalikan posisi Arcandra sebagai menteri ESDM.
