Kabar24.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Amrullah Amri Tuasikal mengungkapkan pemerintah yakni Kementrian Agama sebagai penyelenggara haji dianggap masih belum tertata dengan baik dalam pelaksanaan ibadah haji.
Salah satu contoh, dikatakan politisi Partai Gerindra ini mengenai penerbitan visa haji. Menurutnya jamaah haji masih ada saja menemukan kesulitan dalam penerbitan visa haji. Hal itu seperti yang dialami para calon jamaah haji asal Sumedang, Jawa Barat.
Para calon jamaah haji berjumlah 181 orang tersebut gagal berangkat ke Tanah Suci karena terganjal visa. Seharusnya sesuai jadwal, mereka berangkat pada Kamis, 11 Agustus 2016, namun gara-gara visa belum keluar akhirnya mereka batal ke Tanah Suci.
“Seharusnya permasalahan tersebut tidak terjadi setiap tahunnya, tentunya harus dilakukan dengan baik, sehingga pada musim haji saat ini tidak ada lagi permasalahan atau kendala. Koordinasi yang perlu dilakukan oleh penyelenggara Ibadah Haji,” jelas Amri, Rabu (24/8/2016).
Dia juga memahami upaya yang dilakukan Kementerian Agama jauh-jauh hari mengirimkan paspor para calon jamaah haji kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Kendati demikian lobi-lobi di luar pemerintahan perlu juga dilakukan untuk menghindari banyaknya keterlambatan. “Tentunya langkah tersebut diperlukan agar permasalahan mengenai visa dan paspor yang dialami oleh calon Jamaah Haji Indonesia tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Di sisi lain politisi asal Maluku itu juga meminta Kemenag segera mengusut tuntas pelaku yang menyebabkan 177 WNI gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran tertahan oleh otoritas Fhilipina karena mau berangkat dari negara tersebut. “Pelakunya harus diusut tunas, dan WNI harus juga segera dipulangkan ke tanah air,” pintanya.
