Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wapres JK: Salah Kebijakan dan Korupsi Hambat Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Pemerintah mengakui persoalan utama kebutuhan dasar masyarakat Indonesia belum terpenuhi setelah 71 tahun merdeka karena adanya kesalahan pengambilan kebijakan dan tindak korupsi.
Lavinda
Lavinda - Bisnis.com 23 Agustus 2016  |  17:55 WIB
Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla.  - Bisnis.com
Wakil Presiden RI M. Jusuf Kalla. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengakui persoalan utama kebutuhan dasar masyarakat Indonesia belum terpenuhi setelah 71 tahun merdeka karena adanya kesalahan pengambilan kebijakan dan tindak korupsi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menguraikan, tiga kebutuhan pokok bangsa adalah sandang, pangan, papan. Selanjutnya muncul kebutuhan kedua yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan ketahanan energi, di samping masalah pendidikan dan kesehatan.

Menurut evaluasinya, Kalla mengakui, hanya satu masalah dari tiga kebutuhan pokok yang terselesaikan, yakni kebutuhan sandang.

Selebihnya, masyarakat masih mengalami masalah ketahanan pangan. Produksi yang masih rendah menyebabkan harga tinggi, dan impor pun membengkak. Dari sisi papan, masih banyak daerah kumuh dan hunian yang tak layak.

Kedua masalah itu dianggap sudah tak lagi menjadi persoalan besar di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, atau Vietnam. Jika mengamati perkembangan infrastruktur, ketahanan energi, pendidikan, dan kesehatan, Indonesia dinilai ketinggalan.

"Kenapa negara yang sekaya ini ketinggalan? Apa masalahnya? Hal pertama tentu kebijakan, dan korupsi," sebutnya saat pidato Pembukaan Rapat Kerja Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2016, Selasa (23/8/2016).

Dari sisi kebijakan, dia menilai begitu banyak masalah yang menyebabkan kemunduran ekonomi. Seperti halnya kebijakan moneter yang menyebabkan negara harus membayar krisis yang mahal pada 1998.

Tak hanya, itu, lanjutnya, tiba-tiba muncul kebijakan yang sangat sosialis berupa pemberian subsidi bahan bakar minyak. Sehingga triliunan rupiah hanya terbuang menjadi asap selama 15 tahun.

Kendati demikian, Kalla tak menampik hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah, termasuk dirinya yang sudah menjabat sebagai eksekutor kebijakan selama delapan tahun dalam dua pemerintahan berbeda.

Oleh karena itu, Wapres mengimbau lembaga-lembaga pengawas negara, terutama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan evaluasi demi perbaikan kinerja keuangan dan teknis pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jk kebijakan
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

To top