Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar cuti kampanye bersifat opsional untuk menjaga jalannya roda pemerintahan.
"Karena cutinya sangat panjang, baru kali ini kan? Kalau menurut saya yang dirugikan masyarakat, pelayanan tidak maksimal," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/8/2016).
Pasalnya, Djarot mengatakan masa cuti kampanye untuk Pilkada DKI 2017 beriringan dengan dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.
"Sekarang bayangin dari oktober sampai februari, itu kalau satu putaran, kalau dua putaran gimana, cuti lagi?. Berarti sudah kepotong berapa?Padahal jabatan gubernur DKI selesainya oktober 2017,"jelasnya.
Oleh karena itu, Djarot mengatakan begitu mendaftar ke KPUD, pihaknya berjanji akan menanggalkan fasilitas yang diterimanya sebagai Wakil Gubernur, seperti mobil dinas dan rumah dinas.
"Waktu 2005 sebagai Walikota Blitar, itu juga pada saat ketika sudah mendaftar saya langsung pindah ke rumah kontrakan. Sama seperti di sini (Jakarta) nanti juga begitu," ujarnya.
Terkait kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan saat kampanye, Djarot menyebut hal itu dapat diawasi oleh masyarakat, akademisi,maupun parpol. Diera keterbukaan seperti sekarang, bahkan penggunaan anggaran telah disusun secara elektronik,sehingga bisa terpantau.
"Sekarang era transparansi, gampang diawasi," tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok telah mengajukan gugatan terkait cuti kampanye kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
