Kabar24.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menolak jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memangkas alokasi anggaran pencegahan maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah tidak mengutak-atik pos anggaran karhutla bila jadi memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Menurutnya, pencegahan dan penanganan karhutla merupakan salah satu program terpenting KLHK.
Firman mengingatkan bahwa karhutla bukan hanya menjadi domain Indonesia, tetapi juga mendapat sorotan internasional. Bila bencana asap 2015 terulang, pemerintah akan mendapat banjir protes dari negara tetangga hingga lembaga swadaya masyarakat.
“Kalau pencegahan dan penanganan karhutla itu mendesak, logikanya anggaranya tidak bisa dipotong-potong lagi,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (10/8/2016).
Sebagai gantinya, Firman mengatakan pemangkasan anggaran KLHK bisa diambil dari bujet perjalanan dinas, seminar, dan rapat. Menurutnya, tiap tahun kementerian dan lembaga mengalokasikan anggaran cukup besar untuk kegiatan-kegiatan tersebut sehingga perlu dilakukan penghematan.
“Kunjungan para menteri cukup didampingi direktur jenderal, tidak perlu ada direktur-direktur. Sekarang ini coba soroti, kalau satu menteri berangkat ada berapa mobil yang ikut,” kata politikus Partai Golkar ini.
Dalam APBN-P 2016, anggaran KLHK mencapai Rp5,845 triliun, terpangkas Rp248 miliar dari pagu awal. KLHK juga telah menghilangkan biaya pengadaan helikopter pemadan api sebesar Rp650 miliar dan mengalihkannya untuk program di tiga sektor. Pertama, pencegahan karhutla sebesar Rp266,92 miliar.
Kedua, penanganan karhutla sebesar Rp120,42 miliar. Sebagai ganti helikopter, KLHK menyiapkan bujet sewa pesawat sebesar Rp108 miliar dan sisanya untuk biaya pemadaman dan pembelian bahan kimia.
Ketiga, kegiatan pemulihan areal berkas karhutla a.l. untuk pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung Rp119,95 miliar.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengumumkan peningkatan titik api (hotspot) di Sumatra sejak akhir pekan lalu. Berdasarkan pantauan satelit NOAA, per hari ini 10 Agustus 2016 jumlah titik api bulanan sudah mencapai 308 titik, angka tertinggi untuk tahun ini.
Kejadian ini mengulangi pengalaman tahun lalu di mana titik api mulai membesar sepanjang Juli-Agustus. Data satelit NOAA menunjukkan pada Juli 2015 muncul 2.403 titik api, padahal sebulan sebelumnya hanya 619 titik. Didorong El Nino, titik api lantas meningkat pada bulan-bulan berikutnya yakni 3.984 titik pada Agustus dan puncaknya sebanyak 7.165 titik pada September.
Kepala Pusat Data Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan titik api dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Namun, otoritas tersebut langsung mengerahkan helikopter pemadam api, sementara kepolisian menangkap pelakunya sehingga kebakaran tidak membesar.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Irsyal Yasman memastikan kalangan pelaku usaha terus mengantisipasi kemunculan titik-titik api di kawasan konsesi agar mencegah potensi membesarnya kebakaran hutan dan lahan.
“Internal anggota kami siap. Koordinasi yang cepat dan tepat dari penanggung jawab kebakaran hutan dan lahan tetap sangat diperlukan,” katanya.
