Kabar24.com, JAKARTA—Salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tidak ingin cuti selama masa kampanye adalah khawatir akan ada upaya untuk memasukkan anggaran siluman hingga sabotase dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2017.
Alasan tersebut membuat anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka mengimbau Ahok tetap harus menjaga konstitusi dengan cuti sebagai kepala daerah. Sebab sudah jelas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengatakan bahwa kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Menurutnya, kampanye merupakan tahapan normatif yang harus dilaksanakan oleh calon kepala daerah berhubungan dengan hal di atas. Karena mereka harus memberikan gambaran seperti apa calon pemimpinnya selama 5 tahun mendatang.
"Jadi kebutuhan utamanya, kampanye itu bukan untuk calon kepala daerah, tapi bagi Calon pemilih . Mereka perlu tahu pemimpin Yang akan di pilih itu seperti apa? Makanya ada kampanye untuk mensosialisasikannya," katanya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Politisi PDI Perjuangan mengungkapkan, rencana Ahok untuk mengajukan judicial review pasal cuti di atas kepada Mahkamah Konstitusi sebaiknya diurungkan. Selain sudah jelas landasan normatifnya juga tidak ada inkumben yang merasa keberatan dengan aturan undang-undang Pilkada.
"Aturan cuti selama masa kampanye malahan usulan MK saat kami membahas UU Pilkada. Maka seharusnya ini dimanfaatkan sebaik mungkin," terangnya.
Konsekuensi dari tahapan yang harus dilalui ini adanya alokasi anggaran kampanye dalam APBD. Jadi sudah jelas itu.
Mengenai apa yang Ahok khawatirkan menyangkut perubahan anggaran Diah mengatakan bahwa itu berlebihan. Pemda DKI itu tidak hanya Gubernurnya, tetapi merupakan satu kesatuan utuh.
"Sehingga dalam pembahasan anggaran yang ingin Jakarta Lebih baik tentunya bukan cuma Ahok sendiri. Sebaiknya, dia percaya dengan mereka yang selama ini di lingkup pemerintahan yang telah membantunya bekerja."
.jpg?w=300&h=221)
