Kabar24.com, SEMARANG--Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memberikan garansi bagi pejabat negara dalam mengambil keputusan untuk inovasi daerahnya demi menyejahterakan masyarakat tanpa bermaksud melanggar ketentuan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sugeng Pudjianto menyampaikan para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun pejabat di instansi pemerintah tidak perlu takut mengambil mengambil keputusan. Terutama terkait pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
Dia menegaskan penegak hukum tidak akan memperkarakan pejabat negara yang memiliki niatan baik demi memajukan daerahnya.
“Penegakan hukum jangan sampai mengganggu jalannya program pembangunan. Perlu ada perubahan paradigma di Jateng. Bupati, walikota, gubernur jangan takut, jangan ragu, Kajati siap menggaransi. Jangan takut salah kalau tidak punya niat jahat," terangnya pada Seminar Adhyaksa ke-56 tahun dalam keterangan resminya, Rabu (20/7/2016).
Dia mengatakan Kejati Jateng akan terus berusaha melakukan perubahan paradigma dalam penegakan hukum untuk menunjang pembangunan di berbagai bidang. Selain itu, pihaknya juga siap melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi peraturan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara sinergi, jangan sampai penegakan hukum justru mengganggu jalannya program pembangunan. Saya juga berpesan bantulah pemerintah daerah dengan baik dalam arti hal-hal positif untuk memajukan daerah,” papar Sugeng.
Dia menambahkan Kejati siap melakukan pendampingan agar tidak ada yang salah langkah. Terutama pendampingan hukum dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang kerap terjadi korupsi. Sehingga untuk pencegahannya, kejaksaan siap melakukan pendampingan sebagai upaya pencegahan korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi kebijakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng atas garansi yang diberikan kepada para pengambil kebijakan di instansi pemerintah terkait pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan pembangunan.
Dia mengakui tidak sedikit pejabat takut melaksanakan kegiatan pembangunan ataupun program untuk masyarakat karena khawatir bakal bermasalah dengan hukum.
"Bapak Kajati saya terima kasih, kalau Jateng bisa nerobos itu maka kita akan membantu rakyat dari kemiskinan. Kita membuat berbagai program, baik pertanian, perikanan, perkebunan, maupun UMKM,” ujar Ganjar.
