Kabar24.com, JAKARTA--Usai dilantik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius mengaku dirinya baru saja dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk diberikan arahan terkait tugasnya yang baru.
Presiden, menurut Suhardi, mengarahkan bahwa terorisme adalah ancaman bukan nasional tapi sudah global, yang menunjukkan bahwa otoritas dalam negeri harus menyusun langkah-langkah sistematis untuk dalam melakukan antisipasi, serta dibingkai kemajemukan dan kebangsaan.
Suhardi berjanji akan mengimplementasikan arahan Presiden itu, dan juga akan melanjutkan langkah-langkah yang telah dibangun pendahulunya di BNPT, Tito Karnavian yang telah dilantik sebagai Kapolri.
“Kita akan sentuh semua suprastruktur maupun kepada juga informalnya untuk bisa berkomunikasi membuat suatu komunikasi yang baik sehingga betul-betul kita punya daya tahan terhadap pemikiran-pemikiran konsep radikal,” kata Suhardi di Istana Negara Rabu (20/7/2016).
Sejalan dengan Kapolri, Suhardi menekankan program deradikalisasi akan diperkuat. Namun, dia mengingatkan, masalah ideologi dan radikalisasi juga terkait dengan faktor pola pikir yang tidak mudah diatasi.
Oleh sebab itu, Suhardi menegaskan, konsep-konsep persuasif tetap dilaksanakan di samping konsep yang keras untuk masalah penindakan dan sebagainya.
Terkait kasus Mujahidin Indonesia Timur, Kepala BNPT berjanji akan mengedepankan konsep deradikalisasi dan antiradikalisasi.
“Deradikalisasi adalah untuk orang-orang yang sudah bermuatan seperti itu, tapi kalau untuk antiradikalisasi artinya untuk orang-orang yang belum tersentuh. Kita akan maksimalkan itu, kita akan rangkul semua termasuk LSM, ormas, yang punya potensi, termasuk pemimpin komunitas lintas agama pun akan kita libatkan. Sehingga betul-betul ini tanggung jawab nasional ini kita buat dan leading sector-nya adalah BNPT,” jelas Suhardi.
Adapun untuk memutus jaringan sel teroris, Suhardi menjelaskan, BNPT sebagai leading sector akan mengomunikasikan dengan unit-unit yang ada di bawah kepemimpinan Kapolri, dan akan berkoordinasi terus.
Menurut Suhardi, Kapolri juga akan menangani masalah ini. Karena itu, dia yakin tidak akan ada kesulitan. “Sekarang kita sistematis untuk maju ke depan bagaimana menghilangkan pemikiran konsep-konsep radikal di dalam masyarakat kita,” ujarnya.
Mengenai penanganan sel teroris di Jawa dan Bima, Suhardi mengatakan Kapolri sudah membuat suatu gerakan dan pendekatan kepada masing-masing pemimpin spritual dan lintas agama, termasuk ormas-ormas berpengaruh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
