KEMISKINAN KALTENG: Rokok Filter Penyumbang Kedua

Bisnis.com, PALANGKA RAYA - Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah (BPS Kalteng) mencatat rokok filter masih menjadi penyumbang kedua tertinggi kelompok makanan terjadinya kemiskinan di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini.

Penduduk miskin pada Maret 2016 yang jumlahnya berkisar 143.485 orang atau 5,66 persen dari jumlah penduduk ini 80,19 persen disebabkan pengeluaran makanan, kata Kabid Statistik Sosial BPS Kalteng Syafii Nur di Palangka Raya, Senin (18/7/2016).

"Pengeluaran makanan penyebab kemiskinan itu tertinggi beras, rokok, telur ayam, daging ayam ras, gula pasir dan mie instan. Kalau rokok itu menyumbang 11,14 persen kemiskinan di perkotaan, dan 10,40 persen di pedesaan," tambahnya.

Berdasarkan data BPS Kalteng jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawa Rp373.484 mencapai 143.485. Jumlah itu mengalami penurunan sekitar 4.215 orang dibandingkan Maret 2016 sebanyak 147.700 orang.

Selama Maret 2015 sampai Maret 2016 penduduk miskin di perkotaan berkurang 524 orang, sedangkan di pedesaan berkurang 3.961 orang. Penduduk miskin di Perkotaan sekarang ini jumlahnya 41.069 orang, dan pedesaan 102.416 orang.

"Peranan komiditi makanan terhadap kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan perumahan, sandang, pendidikan maupun kesehatan. Kalau kemiskikan di perkotaan, komoditi beras menyumbang 23,68 persen, dan di pedesaan 31,17 persen," bebernya.

Syafii mengingatkan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun, tetap perlu diperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Dia mengatakan menurut survey yang dilakukan BPS, indeks kedalaman kemiskinan Kalteng mengalami penurunan dari 0,886 menjadi 0,859. Indeks keparahan kemiskinan juga turut dari 0,214 menjadi 0,196.

"Melihat data ini, ada indikasi secara umum rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Ini perlu diperhatikan Pemerintah di Kalteng," demikian Syafii.