Kabar24.com, BANJARMASIN - Pemerintah diminta lebih antisipatif dalam menghadapi segala kemungkinan termasuk adanya kasus penculikan dan penyanderaan WNI di luar negeri.
Anggota Komisi I DPR RI H Syaifullah Tamliha menyarankan pemerintah Indonesia agar menempatkan kapal perang berkecepatan tinggi seperti KRI 357 Bung Tomo dan KRI 358 di Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
"Penempatan KRI berkecepatan tinggi itu sebagai persiapan dan kesiapan dalam mengantipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di perairan Indonesia yang berbatasan luar negeri," ucapnya saat halal bihalal dengan anggota Press Room DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (12/7/2016) malam.
Sebagai contoh peristiwa pembajakan dan penyanderaan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di perairan yang berbatasan dengan Filipina beberapa waktu terakhir, tutur anggota DPR RI dua periode dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Semestinya menurut dia, pembajakan atau penyanderaan ABK dari Indonesia oleh kelompok minoritas di Philipina tersebut tidak terjadi jika penempatan KRI di Nunukan Kaltara berkecepatan tinggi serta peralatan yang lebih sempurna dan canggih.
Selain itu, kemampuan intelijen Indonesia yang lebih lagi, tidak cuma sebatas negeri sendiri, tapi juga menjangkau luar negeri, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalimanta Selatan (Kalsel) tersebut.
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu mengaku sedih dengan peralatan perang atau TNI (termasuk TNI-AL) yang tampaknya belum maksimal - menyamai negara-negara maju lain, karena keterbatasan anggaran.
Ia berharap pemerintah dapat memaksimalkan anggaran untuk TNI bila ingin memiliki kekuatan militer yang lebih tangguh lagi, sehingga negara-negara lain bukan cuma memperhitungkan, tapi betul-betul takut terhadap Indonesia.
"Saya kira tidak salah kalau pemerintah memenuhi plafon anggaran minimal dalam perbandingan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih dari Rp300 triliun," demikian Syaifullah Tamliha.
Keberadaan laki-laki kelahiran Lampihong Kabupaten Balangan (sebelum 2003 masuk Kabupaten Hulu Sungai Utara), Kalsel yang duduk di Senayan itu dalam rangka berlebaran bersama keluarga di kampung halaman.
Selain itu, untuk lebih mengeratkan silaturahim dengan handai taulan dan konstituen pada daerah pemilihan (dapil) Kalsel I yang meliputi Kabupaten Barito Kuala (Batola), Banjar serta daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut.
Banua Anam Kalsel terdiri dari Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota terbagi dua dapil dalam memilih calong anggota DPR RI, yaitu dapil I, dan II yang meliputi Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) serta Kabupaten Kotabaru.
