Bisnis.com, JAKARTA - Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan, operasi militer untuk membebaskan 10 WNI dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina masih dikesampingkan.
"Opsi untuk melakukan operasi militer masih kami kesampingkan karena itu menyangkut masalah konstitusi dari negara lain, yang tentu harus kita hormati," kata Luhut usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Luhut mengungkapkan, pemerintah memiliki beberapa opsi untuk membebaskan 10 WNI dari penyaderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
"opsi itu tidak elok juga terus dibuka karena sedang berjalan. Jadi saya pikir serahkan pada pemerintah. Kami terus terang sudah punya pilihan-pilihan apa yang akan kami lakukan menyangkut penyanderaan karena ini bukan kasus pertama," kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.
Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan segala upaya, termasuk operasi militer jika dibutuhkan dan sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Filipina.
"Presiden sudah menelepon Presiden Filipina dan menulis surat, saya kira itu langkah-langkah yang sudah dilakukan dan Presiden (Rodrigo) Duterte juga sudah memberi respon. Kita lihat, 'kan butuh waktu juga, tidak bisa juga seperti membalikan tangan," katanya.
Dia hanya mengungkap langkah-langkah pengamanan ke depan agar kasus penyaderaan WNI di perairan Filipinan tidak terulang lagi.
"Bagaimana pengamanan ke depan akan kita lakukan dan sudah lapor Presiden. Menhan (Ryamizard Ryacudu) juga sedang menuju akan bertemu menhan Filipina dan menhan Malaysia," ungkapnya.
Ketika ditanya penyaderaan oleh kelompok Abu Sayyaf kembali terulang karena Indonesia membayar tebusan untuk pembebasan sandera, Luhut mengakui bahwa hal tersebut dimungkinkan.
"Saya tidak ingin berandai-andai soal itu, ya (itu) mungkin," katanya.
Luhut mengatakan bahwa penyaderaan ini terjadi karena salah satu faktor pengiriman batubara ke Filipina masih menggunakan kapal kecil.
"Karena itu kita lagi mikir untuk mempertimbangkan menggunakan kapal pengangkut batubara yang lebih besar sehingga itu sulit untuk dilakukan pembajakan," katanya.
Sebanyak 10 WNI saat ini disandera, tujuh WNI di antaranya disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina Selatan, pada Senin (20/6/) dan tiga lainnya disandera di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia, Sabtu (09/07).
PEMBEBASAN SANDERA WNI: Operasi Militer? Jika Dibutuhkan, Kata Menkopolhukam
Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan menyatakan, operasi militer untuk membebaskan 10 WNI dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina masih dikesampingkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
21 menit yang lalu
Kejagung Jelaskan Duduk Perkara Jaksa Jovi Pada Kasus Pencemaran Nama Baik
52 menit yang lalu