Kabar24.com, JAKARTA - Badan Narkotika Nasional di bawah kepemimpinan Komjen Budi Waseso berhasil mengungkap aktivitas 72 jaringan sindikan narkotika sepanjang 2015-2016.
BNN setidak telah mengungkap 1.015 kasus narkotika dari 72 jaringan sindikat tersebut. Pengungkapan hingga Juni 2016 itu dilakukan oleh BNN pusat maupun BNN Provinsi. Capaian itu menjadi catatan prestasi Komjen Buwas dan jajarannya di BBN Pusat dan daerah.
Berdasarkan keterangan tertulis dari BNN, Selasa (28/6/2016), seluruh kasus tersebut menjerat 1.681 orang tersangka warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
BNN juga mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika dengan nilai aset yang disita sebesar Rp142 miliar lebih.
Sedangkan alat bukti yang disita dalam satu setengah tahun terakhir antara lain 2,8 ton sabu-sabu, 707.864 butir pil ekstasi, 4,1 ton ganja kering, dan lahan ganja seluas 69 hektare.
Hasil pengungkapan kasus tersebut dimaksudkan sebagai pengurangan pasokan narkotika di seluruh Tanah Air.
Sementara dalam upaya mengurangi jumlah permintaan, BNNmelalui lembaga rehabilitasi pemerintah dan masyarakat telah merehabilitasi 42.429 pecandu narkoba sepanjang periode 2015 hingga Juni 2016.
Sebanyak 2.500 pecandu dari jumlah keseluruhan direhabilitasi di balai besar rehabilitasi BNN di Lido, Bogor, Baddoka (Makasar), Tanah Merah (Samarinda), dan Batam (Kepulauan Riau).
Dalam rangka deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sejak tahun 2015 sampai dengan Juni 2016 BNN telah melakukan tes urin terhadap 186.533 orang.
Dari jumlah tersebut teridentifikasi positif pengguna narkotika sebanyak 1.175 orang atau 0,63%. Di samping itu, BNN juga melakukan langkah pemberdayaan alternatif dengan melatih 705 warga di kawasan rawan narkotika dengan beragam keterampilan life skill sepanjang tahun 2015 hingga 2016.
BNN juga telah membentuk Satgas Antinarkoba di seluruh daerah di Indonesia dengan total 19.854 orang yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, swasta, instansi pemerintah, dan masyarakat.
