Kabar24.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk jalur perairan yang dilalui ketiga negara itu sampai saat ini belum bisa dilakukan.
Dia mengatakan konkret kelanjutan MOU antara Panglima TNI ketiga negara itu pascapenyanderaan 14 ABK WNI bulan lalu masih diproses untuk dirumuskan lebih lanjut.
Salah satu hal yang memperlama implementasi patroli bersama tersebut adalah adanya pergantian pemerintah di Negara Filipina.
"Indonesia siap, tapi Filipina ini kan seperti demisioner, tanggal 30 akan ada pergantian pemerintahan. Ini yang membuat kita tidak bisa cepat," katanya seusai berbuka puasa di Istana Wakil Presiden, Jumat (26/4/2016).
Alurnya, Gatot mengatakan setelah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertahanan setiap negara, barulah standar operasional patroli dikeluarkan.
"Kementerian Perrtahanan kemarin sudah ke Filipina utk menindaklanjuti ini. Kemudian sedang diproses kemudian nanti SOP-nya baru antarpanglima TNI, " jelasnya.
Dia mengatakan operasi bersama diperlukan mengingat perairan ketiga negara tersebut adalah jalur ekonomi untuk mengangkut barang perdagangan dari tiap negara.
"Dan sudah ada moratorium dari Menhub untuk kapal-kapal tidak bergerak dulu kesana. Jadi yang dipertanyakan kenapa bisa ada izin pelayaran kesana," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri membenarkan bahwa kelompok militan Filiphina kembali menyandera 7 ABK WNI dari kapal bendera Indonesia Tugboat Charles dan kapal tongkang Robby, di laut Sulu, Filipina Selatan sejak Senin (20/6) lalu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan penyanderaan terjadi di laut Sulu dalam 2 tahap pada tanggal 20 Juni 2016, yaitu pertama sekitar pukul 11.30 (waktu setempat) dan sekitar 12.45 (waktu setempat), oleh dua kelompok bersenjata yang berbeda.
“Setelah berkomunikasi dengan sejumlah pihak di Indonesia dan Filipina, pada tanggal 23 Juni 2016 sore kami dapat konfirmasi bahwa telah terjadi penyanderaan te terhadap ABK,” katanya.
