Kabar24.com,JAKARTA—Komjen Pol. Tito Karnavian menjanjikan akan menjamin kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Indonesia.
Janji tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan Polri atas program nawacita pemerintahan Jokowi-JK.
Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan adanya penguatan dalam investasi. Sasaran dalam sub program tersebut diantaranya adalah target pertumbungan investasi sebesar 12,1 persen pada 2019.
Pemerintah, dalam sub program tersebut, juga menargetkan adanya peningkatan investasi PMA dan PMDN menjadi Rp933 triliun pada 2019 mendatang dengan kontribusi PMDN yang meningkat menjadi 38,9 persen.
Target penguatan investasi tersebut membuat arah kebijakan pemerintah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun demikian, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi yakni stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar, berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja good governance termasuk juga kepastian hukum serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam pemaparan visi misi di uji kelayakan calon Kapolri, Tito mengungkapkan kedepannya peran polri dalam mendukung sub program pemerintah tersebut adalah dengan mengupayakan terpeliharanya keamanan dan ketertiban terutama dalam sektor industri dan jalur distribusi serta menjamin kepastian hukum pada keberlangsungan investasi.
Kepala divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan kepolisian akan menjamin bebas hambatan bagi investasi yang akan masuk ke Indonesia
“Kepolisian akan memberikan jaminan bahwa investasi tersebut akan bebas dari premanisme, ataupun hambatan yang dengan sengaja membuat pembangunan jadi terganggu, itu harus menjadi fokus kepolisian,” ujar Boy.
