Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jebakan Anggota Dewan untuk Tito Karnavian

Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian, menghadapi aneka pertanyaan selama mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Kamis (23/6/2016) siang.
Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6). Komisi III DPR menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Calon tunggal Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/6). Komisi III DPR menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Kabar24.com, JAKARTA - Calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian, menghadapi aneka pertanyaan selama mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, Kamis (23/6/2016) siang.

Salah satu pertanyaan yang menjebak di luar pertanyaan soal terorisme, kinerja kepolisian, dan hak asasi manusia adalah soal politik. Pertanyaan itu dilontarkan Benny K. Harman, politikus Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Kepada Tito, Benny menanyakan soal loyalitasnya kepada presiden. "Saya tanya, tolong segera dijawab, apa Saudara loyal kepada presiden?" ucap Benny di gedung DPR, Jakarta.

Permintaan Benny agak berbeda dengan anggota Komisi III lain. Benny minta pertanyaan itu dijawab segera, sementara anggota Komisi Hukum lain minta dijawab belakangan. Melihat Benny menuntut segera, Tito tersenyum.

Tito pun mengatakan, Polri adalah institusi yang berbeda karena berada pada dua komponen, yakni komponen eksekutif dan komponen yudikatif. Menurut dia, dalam konteks eksekutif, Polri loyal kepada presiden.

"Tapi, dalam penegakan hukum, kami loyal pada hukum," ujar Tito.

Jawaban Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini sontak disambut tepuk tangan para anggota Komisi Hukum.

Benny mengaku menyampaikan pertanyaan itu karena ingin memastikan penegakan hukum yang dilakukan Polri berada di atas loyalitas terhadap presiden.

"Maksud saya, kalau nanti ada pemilihan presiden, calon Kapolri janganlah jadi 'alat' presiden, apalagi calon inkumben," tutur politikus Partai Demokrat ini.

Ia pun memuji jawaban Tito.

"Ya, betul, hukum di atas presiden."

Benny juga menegaskan, salah satu tugas Tito ialah menjaga ketertiban penyelenggaraan pemilihan presiden 2019.

Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo turut menimpali jawaban Tito.

"Bagus, tidak terpancing jawabannya. Kalau tidak, jadi itu barang," katanya sambil tertawa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : JIBI
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper