Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Mahyudin: Pemerintah Pusat Bisa Saja Hapuaskan Perda

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pemerintah pusat bisa saja menghapus atau membatalkan Peraturan Daerah (Perda) karena strata hukum Perda berada di bawah UUD, UU, PP, dan Perppu.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 17 Juni 2016  |  07:21 WIB
Mahyudin: Pemerintah Pusat Bisa Saja Hapuaskan Perda
Mahyudin (kanan) saat menjadi ketua panitia Rapimnas IV Golkar bersama Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) dan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kiri), Senin (29/10/2014). - Antara/Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan pemerintah pusat bisa saja menghapus atau membatalkan Peraturan Daerah (Perda) karena strata hukum Perda berada di bawah UUD, UU, PP, dan Perppu.

Dengan demikian, ujarnya, pemerintah bisa mengendalikan Perda yang bertentangan dengan UU diatasnya atau dengan PP dan Perppu.

"Hanya saja yang penting mesti ada keterbukaan, mesti dijelaskan sampai 3.143 Perda itu (bermasalah). Supaya tidak menimbulkan prasangka, fitnah atau informasi yang tidak jelas di masyarakat," kata Mahyudin, Kamis (16/6/2016).

Dia mencontohkan kalau ada Perda yang berkaitan dengan Islam. Menurutnya tidak mungkin pemerintah menghapus Perda hanya karena alasan agama. Karena bisa saja Perda itu memang bertentangan dengan peraturan diatasnya, katanya.

Kalau Pemda menolak dihapus, maka bisa saja mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mendagri mesti transparan bilamana ada Perda yang akan dihapus, ujarnya.

"Karena Perda adalah produk hukum, mesti dijelaskan apa saja aturan yang bertentangan bersama dengan DPRD dan Pemda. Kalau semuanya setuju maka tidak repot. Kan tidak harus dibatalkan, bisa saja direvisi,” ujarnya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perda
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top