Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menag Janji Tak Ada Peda Terkait Syariat Islam yang Dibatalkan

Pemerintah memastikan tidak akan ada peraturan daerah terkait penerapan syariah Islam yang dibatalkan, karena saat ini hanya fokus menyelesaikan hambatan investasi.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 16 Juni 2016  |  22:14 WIB
Menag Janji Tak Ada Peda Terkait Syariat Islam yang Dibatalkan
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku menikmati berinteraksi di media sosial, utamanya melalui Twitter. Alasannya, dia bisa berdialog dan mendapat wawasan baru terkait banyak hal. - Antara

 

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan ada peraturan daerah terkait penerapan syariah Islam yang dibatalkan, karena saat ini hanya fokus menyelesaikan hambatan investasi.

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, mengatakan pemerintah saat ini hanya akan membatalkan peraturan daerah atau perda yang dinilai menghambat proses investasi. Pasalnya, pemerintah pusat sedang berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Saya telah tanyakan langsung kepada Mendagri, dan perda yang akan dicabut itu terkait investasi, membuat rumit perizinan, dan retribusi,” katanya, Kamis (16/6/2016).

Lukman menuturkan masyarakat tidak perlu khawatir dan beraksi berlebihan terhadap keinginan Kementerian Dalam Negeri untuk mengkaji perda yang dianggap diskriminatif.

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, sebelumnya mengatakan pihaknya pasti akan mengundang organisasi keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya, saat mengkaji perda yang dinilai diskriminatif.

Penilaiannya pun akan disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal di masing-masing daerah yang memiliki karakteristik berbeda. “Aceh itu kalau mau menerapkan syariat Islam di daerahnya boleh, tetapi kalau diterapkan di Jakarta kan tentu tidak bisa,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perda
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top