Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Pengadaan Barang & Jasa, Pemerintah Daerah Tak Perlu Takut Dikriminalisasi

Pemerintah akan mempercepat pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tender proyek besar. Namun, permasalahan ketakutan kriminalisasi dalam proses pengadaan menjadi salah satu penghambat.
Veronika Yasinta
Veronika Yasinta - Bisnis.com 10 Mei 2016  |  23:11 WIB
Pengadaan Barang & Jasa, Pemerintah Daerah Tak Perlu Takut Dikriminalisasi
Lelang - Ilustrasi/Ibsolutions.com

Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tender proyek besar. Namun, permasalahan ketakutan kriminalisasi dalam proses pengadaan menjadi salah satu penghambat.

Kepala LKPP Agus Prabowo menyatakan presiden telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian dan jaksa agung untuk menahan diri terhadap aduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa. Ancaman kriminalisasi menimbulkan ketakutan bagi kementerian/lembaga dan pemda untuk melakukan pengadaan.

“Jadi jangan turun dulu. Yang turun itu aparat internal dulu, inspektorat dulu. Kalau ada kasus kerugian negara yang nyata baru boleh masuk [kepolisian dan jaksa],” ujarnya, di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Ikak G Patriastomo mengatakan, sistem pengadaan tidak rumit terutama dengan diperkenalkannya lelang cepat melalui katalog elektronik. Peluang terjadinya korupsi melalui sistem itu juga sangat kecil, sehingga tidak perlu jadi ketakutan.

“Kalau semua produk diusulkan kementerian/lembaga dan pemda itu masuk katalog maka apa takutnya lagi. Peluang korupsi semakin kecil dengan sistem yang dibangun,” ucapnya.

Hingga kini, LKPP mencatatkan realisasi tender elektronik (e-tendering) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik mencapai 13.966 paket lelang selesai dengan selisih pagu dan hasil lelang sebesar Rp2,59 triliun atau 4,9%. Nilai hasil lelang mencapai Rp59,24 triliun.

Sementara itu, jumlah penyedia sebanyak 245.801 penyedia, jumlah tersebut naik dibandingkan 2015 yang hanya 253.532 penyedia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pengadaan barang dan jasa lkpp
Editor : Nancy Junita

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    back to top To top