Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan berniat terus meningkatkan anggaran pertahanan nasional khususnya pada aspek pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini pengeluaran anggaran pertahanan masih terlalu banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, sedangkan proporsi untuk alutsista dinilai masih kurang.
"Anggaran pertahanan kita selalu di bawah 1% dari GDP, pernah lebih tapi turun lagi. Akan kita usahakan untuk naik," kata Luhut seperti dikutip dari laman Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/4/2016).
Luhut menyampaikan, akan menyiasati hal tersebut dengan meningkatkan kerja sama pertahanan melalui sistem Transfer of Technology (ToT) dengan negara yang menjadi partner pembelian alutsista sehingga kemampuan daya reka mereka bisa ditiru Indonesia.
"Anggaran pertahanan akan ditingkatkan terus. Kita naikan dari 0,85% ke 1%, hingga nanti bisa mencapai di atas 1%. Kita harap pada 2019 bisa mendekati Rp250 triliun untuk anggaran pertahanannya," tuturnya.
Namun demikian, pemerintah juga tidak akan meninggalkan tingkat kesejahteraan pegawai di jajaran militer dan pertahanan. Luhut berjanji untuk menaikan upah pegawai TNI dan pertahanan agar tidak timpang dengan tingkat pendapatan nasional.
"Walaupun alutsista kita naikan tapi untuk pegawai juga akan diusahakan naik. Misal anak saya pangkat mayor di Kopassus (gajinya) hanya Rp 6 juta per bulan. Kalah dengan pegawai bank yang bisa Rp10 juta per bulan," ujarnya.
Dia menilai sebagai negara besar, Indonesia tidak bisa membiarkan terjadinya kesenjangan di dalam pegawai pertahanan. Oleh sebab itu dirinya akan berusaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik di bidang pertahanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
