Kabar24.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai agar pembangunan gedung baru di DPR tidak perlu dipaksakan lantaran saat ini negara tengah mengalami defisit hingga Rp290 triliun.
Gedung baru yang dianggarkan sebesar Rp570 miliar itu rencananya akan digunakan sebagai perpustakaan tersebesar se Asia Tenggara.
Menurut Hendrawan, untuk saat ini pembangunan perpustakaan di Kompleks Parlemen sebaiknya digeser prioritasnya.
“Kalau dalam kondisi anggaran yang sedang sulit maka pemerintah maupun DPR harus mempertajam prioritas pengeluaran. Dahulukan yang prioritasnya tinggi. Kalau masih bisa ditunda kenapa tidak, kalau pembangunan perpustakaan dalam kondisi saat ini prioritasnya masih bisa digeser,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/3/2016).
Meski demikian, anggota komisi XI itu membenarkan tujuan pimpinan untuk membangun perpustakaan tersebut.
“Melihat pimpinan DPR yang terkesan memaksa memang bisa dimengerti, karena itu (pembangunan perpustakaan) sudah disahkan dalam paripurna dengan namanya menuju parlemen modern.“
“Parlemen modern kan isinya gak cuma gedung—gedung, tapi juga peradaban itu sebabnya membangun perpustakaan agar Indonesia menjadi referensi studi Islam demokrasi dan modernitas. Karena negara di timur tengah sudah tidak bisa menjadi referensi. Secara tujuan pimpinan sudah baik, tapi melihat kondisi saat ini bisa ditunda dulu,” ujarnya.
Terkait besarnya anggaran, Hendrawan mengatakan untuk menyerahkan kepada para ahli apakah anggaran tersebut tergolong wajar atau tidak.
“Kita harus teliti, yang jelas kita akan olah soal anggaran. Kan ada ahlinya yang nanti menghitung apakah anggaran wajar atau tidak,” tukasnya.
