Kelanjutan Munas Golkar Bergantung ARB

Kabar24.com, JAKARTA—Politisi partai Golkar, Ridwan Bae, mengatakan mayoritas Dewan Pengurus Daerah tingkat I tidak mengkehendaki diselenggaranya Munas ataupun Munaslub.

Keinginan DPD I untuk tidak menggelar Munas itu muncul saat  mengadakan pertemuan dikediaman Nurdin Halid, dalam acara syukuran atas kemenangan Munas Bali dalam kasasi MA, Rabu malam (2/3).

“Sebenarnya tida semua menolak, hanya mayoritas menyerahkan kepada ARB. Keluarnya keputusan Mahkamah Agung ini, kalau mau konsisten terhadap supermasi hukum, kan harusnya tidak berjalan, untuk apalagi Munaslub. Akan tetapi, ARB telah mengatakan dalam Rapimnas kalau akan digelar munaslub, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada ARB, begitu,” tutur Ridwan saat dihubungi oleh Bisnis, Kamis (3/3).

Di lain tempat, Ahmadi Noor Supit mengatakn bahwa Munas ataupun Munaslub partai Golkar tetap akan berlangsung.

“Saya dengar secara tidak langsung, bahwa political will untuk tetap melaksanakan Munas itu ada, jadi ini saya kira bang Ical itu bijak,” tutur politisi yang akrab dipanggil Supit itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (3/3).

Namun, Supit mengakui bahwa menjadi pertimbangan apakah akan menggelar Munas ataukah Munaslub.

“Nah itu makanya. Ada konsekuensinya. Kalau Munaslub, tentu ia (ARB) akan berkuasa untuk tentukan siapa saja. Kalau Munas, kan dia harus kompromi sama pak Agung (Laksono) dan kawan—kawan. Ini kan dua hal yang agak beda pelaksanaanya,” ujarnya.

Supit menambahkan, jika Munaslub yang akan digelar maka secara kepanitiaan ARB memiliki otoritas untuk memilih pengurus serta perlengkapan lainnya.

“Posisi bargainingnya berbeda deh. Kalau Munaslub, dia (ARB) bisa menentukan sepenuhnya, apa saja. Kalau Munas tentu dia harus bersama—sama untuk perbincangan apa kira—kira yang harus disepakati,” tambahnya.

Loyalis Ade Komaruddin ini menuturkan akan lebih bagus dan dirasa cukup adil jika DPP partai Golkar tetap mengacu pada kepengurusan Munas Riau.

Dia menilai, jika Golkar tetap menguatkan ego nya untuk pengesaha Munas Bali, maka hal tersebut juga akan berpengaruh ke pencalonan bakal caketum partai Golkar.

Menurutnya, subyektifitas akan sangat menonjol jika mengacu pada Munas Bali.

“Pasti (berpengaruh) dong, kalau versi Bali calonnya akan lain,subyektifitas lain. Sedangkan kalau Munas Riau, adil,” katanya.

Meski MA telah memenangkan kasasi Munas Bali, namun Menteri Hukum dan HAM tampaknya tidak ingin mengesahkan Munas Bali.

Seperti yang dikatakan oleh Bambang Soesatyo, bendahara umum partai Golkar versi Munas Bali ini menuturkan bahwa Menkum HAM, Yasonna Laoly, memberikan sinyal jelas menolak pengesahan Munas Bali.

“Kami meminta pada Menkum HAM untuk segera mengesahkan mengesahkan DPP Munas Bali, tapi beliau tampaknya menampik keinginan tersebut dan tetap ingin di (Munas) Riau,” tutur politisi yang kerap disapa Bamsoet ini.

Perihal putusan MA itu, Bamsoet mengaku akan menagih denda kerugian sebesar 100 miliar kepada Menkum HAM dan Agung Laksono selaku ketua umum partai Golkar versi Munas Ancol.

“Saya punya hak tagih (selaku bendahara umum), kepada Munas Ancol dan Pemerintah. Ini sudah inkrah dan sudah dikuatkan diundang—undang. Lumayanlah bisa buat Munas,” tuturnya.