BNPB Bertekad Turunkan Indeks Risiko Bencana

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan penurunan Indeks Risiko Bencana hingga 30 persen di 136 kabupaten/kota melalui peningkatan kapasitas berbasis masyarakat.

"Indeks Risiko Bencana harus turun sampai level aman sesuai permintaan dari Presiden. Akan ditetapkan level aman tersebut dalam Rakornas ini," kata kata Kepala BNPB Willem Rampangile dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Untuk sementara penurunan indeks tersebut menurut dia ditargetkan 30 persen di 136 kabupaten/kota, sesuai dengan draf penurunan indeks risiko bencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Bukan berarti daerah di luar 136 kabupaten/kota tidak menurunkan indeks risiko bencana juga, mereka tetap harus turunkan risiko bencana," ujar dia.

RPJMN menyebutkan 136 kabupaten/kota yang paling rawan bencana yang terletak di pusat-pusat pertumbuhan dengan indeks risiko tinggi. Terdapat 36 daerah di Jawa dan Bali, 18 daerah di Kalimantan, 12 daerah di Maluku, 15 daerah di Nusa Tenggara, 24 daerah di Sulawesi, 21 daerah di Sumatera.

Kunci dari upaya penurunan indeks risiko bencana ini dilakukan melalui tiga strategi yakni peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, dan internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah, paparnya.

Ia menjelaskan, strategi yang didorong untuk menjadi prioritas upaya penanggulangan bencana, ia mengatakan peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

Alasannya, karena ada keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan indeks risiko bencana.

Lebih lanjut ia mengatakan ada tiga faktor dari indeks risiko bencana yang harus diperhatikan yakni berupa ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

Ancaman dan kerentanan, menurut dia, menjadi faktor yang cukup sulit diubah dalam lima tahun ke depan. Sedangkan kapasitas menjadi faktor yang cukup layak diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan lima tahun.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan koordinasi menjadi kunci utama dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana, mengingat lokasi geografis Indonesia yang berada di daerah Cincin Api yang rawan bencana gunung meletus, gempa bumi, tsunami, juga bencana lain seperti puting beliung, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Menurut dia, kelemahan paling fatal selama ini dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Indonesia adalah koordinasi. "Satu 'master plan' pencegahan dan penanggulangan bencana yang andal, efektif, terpadu dengan masyarakat jangka panjang harus diperbaiki".

Rakornas Penanggulangan Bencana diselenggarakan pada 24-25 Februari 2016, diikuti 3.000 peserta dan juga dihadiri Menko Pemberdayaan Manusia Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta sejumlah kepala daerah.