Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK: Harmoni UU Tipikor Lebih Diperlukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hal yang diperlukan saat ini adalah harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan KPK.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 23 Februari 2016  |  20:31 WIB
KPK: Harmoni UU Tipikor Lebih Diperlukan
Ilustrasi Pengadilan Tipikor
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hal yang diperlukan saat ini adalah harmonisasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan KPK.

Karena selama ini masih ada sejumlah poin yang bertentangan dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
 
"Itu yang menjadi harus diharmonisasikan, bukan merevisi UU KPK," ujar Kepala Bagian Pemberiataan dan Penerbitan KPK, Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (23/2/2016).
 
Dia menambahkan, KPK tidak antipati terhadap revisi UU tersebut. Namun untuk saat ini, pilihan revisi itu memang belum tepat.
 
"Saat ini belum tepat, karena indeks korupsinya masih rendah," katanya.
 
Sebelumnya, pemerintah akhirya menunda revisi UU KPK. Pemerintah beralasan, penundaan tersebut karena revisi belum tepat saat ini.
 
Selain itu, mereka juga memerlukan kajian yang lebih dalam terkait UU tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpk. uu tipikor
Editor : Rustam Agus
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top