Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PARTAI GOLKAR: Rapat Pleno Bakal Digelar Pekan Depan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat pleno Partai Golkar harus dilaksanakan selambatnya pekan depan untuk menentukan lokasi serta waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar.
Wapres Jusuf Kalla (tengah) selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar didampingi dua petinggi Partai Golkar Agung Laksono (kiri) dan Aburizal Bakrie melambaikan tangan, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (3/2)./Antara-Sigid Kurniawan
Wapres Jusuf Kalla (tengah) selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar didampingi dua petinggi Partai Golkar Agung Laksono (kiri) dan Aburizal Bakrie melambaikan tangan, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (3/2)./Antara-Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA -  Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat pleno Partai Golkar harus dilaksanakan selambatnya pekan depan untuk menentukan lokasi serta waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar.

"Kami minta DPP segera melakukan rapat pleno untuk menetapkan tempat dan waktu penyelenggaraan munas. Minggu depan paling lambat sudah harus ada rapat pleno," kata Doli di Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Inisiator Generasi Muda Golkar itu menyampaikan melalui rapat pleno juga harus ditentukan kepanitiaan munas yang memiliki kredibilitas dan netral.

Panitia ini nantinya memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan munas berjalan demokratis, adil dan tidak diliputi praktik politik uang.

"Harus dibuat mekanisme aturan sedemikian rupa oleh panitia untuk meminimalisir praktik politik uang," katanya menjelaskan.

Upaya yang bisa dilakukan antara lain misalnya tidak ada lagi persyaratan dukungan 30 persen melalui surat tertulis, jumlah calon diperbanyak serta melakukan sistem pemilihan tertutup.

Selain itu para peserta dilarang menggunakan fasilitas dari para bakal calon, seperti hotel dan transportasi.

"Untuk hotel dan transportasi harus menggunakan fasilitas dari panitia, agar semua adil," jelas dia.

Doli turut mengusulkan jika ada peserta yang melanggar aturan, agar bisa didiskualifikasi.

"Panitia bisa menyepakati mengenai sanksi diskualifikasi bagi peserta yang melanggar aturan. Yang penting aturannya dibuat secara terbuka dan disepakati bersama," terang Doli.

Munas Golkar akan dilaksanakan tahun ini. Kepanitiaan Munas sendiri akan diputuskan akhir bulan Februari melalui rapat pleno Golkar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper