Bisnis.com, DENPASAR - Legislatif Bali mendesak PT Perusda Bali segera mengajukan anggaran kebutuhan dana untuk setoran modal perusahaan patungan yang akan membangun ruas tol Kuta-Canggu-Soka.
Ketua Komisi III DPRD Bali I Nengah Tamba mengatakan pada prinsipnya legislatif termasuk bidang anggaran setuju apabila Perusda mendapatkan dana untuk keperluan setoran modal tersebut.
"Kami di Komisi III oke termasuk anggaran, tinggal menunggu saja pengajuan, tapi sampai sekarang belum masuk. Ayo kalau bisa cepat ajukan, karena ini proyek besar," jelasnya, Senin (15/2/2016).
Tamba menegaskan kebutuhan dana itu diketahui setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan PT Wika guna mencari tahu proses rencana pembangunan ruas tol yang menghubungkan Bali Selatan dengan barat. Menurutnya, Perusda yang bersama Wika akan membuat anak usaha Wika Bali Mandara membutuhkan dana senilai Rp1,2 miliar untuk setoran modal.
Jika kebutuhan dana tersebut tidak segera dipenuhi, dikhawatirkan Perusda tidak dapat terlibat dalam pembangunan tol tersebut. Padahal, keterlibatan perusahaan milik Pemprov Bali tersebut sangat penting.
Tamba menyarankan agar Perusda tidak perlu terlibat dalam proses pembuatan studi kelayakan, melainkan paska studi tersebut. Studi disarankan diserahkan kepada Wika saja.
Proyek tol Kuta-Canggu-Soka Tabanan adalah ruas tol yang dinilai paling layak untuk dibangun. Diperkirakan dana untuk merealisasikan ruas tersebut mencapai Rp14 triliun dengan asumsi, mulai dibangun pada 2017 dengan dana pembebasan lahan Rp900 juta per 100 meter persegi.
"Makanya saya sarankan segera buat pengajuan agar tidak terlambat lagi, nanti kalau mundur lagi proyeknya bisa ikut mundur dan dananya membengkak," ujar dewan asal Jembrana tersebut.
Dia menyatakan perwujudan proyek tol itu sangat mendesak dilakukan agar dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan ke Bali. Apabila tetap seperti sekarang, diyakininya kemacetan dapat memperburuk kesan Pulau Dewata.
Terwujudnya proyek ini juga dapat mengangkat kualitas infrastruktur di daerah ini. Pasalnya, pemerintah pusat saat ini berencana membangun 10 destinasi seperti Bali sehingga harus diantisipasi.
