Kabar24.com, JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa kementeriannya tidak dapat mentolerir petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terlibat narkoba.
“9 orang tertangkap tangan dipecat tanpa proses hukum. Itu sinyal [dari Kemenkumham] zero tolerance terhadap narkoba,” tegas Yasonna, Rabu (3/2/2016).
Saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sudah membuat memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Badan Narkotika Nasional, dan juga Lapas seluruh Indonesia.
Dengan demikian setiap petugas berwenang bisa melakukan inspeksi mendadak (sidak) tanpa ada halangan. Terkait hal itu, Yasonna meminta laporan apabila ditemukan ada kepala lapas yang menghalangi sidak narkoba.
Namun, hingga saat ini belum ada laporan kepada Kemenkumham baik secara tertulis ataupun tidak tertulis tentang petugas lapas yang tidak kooperatif. “Sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada.”
Sementara itu hingga akhir 2015 Kemenkumham sudah melakukan disiplin terhadap petugas-petugas lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba di dalam lapas. Ada 111 petugas yang terkena sanksi berat, 57 petugas sanksi sedang, dan 73 petugas sanksi ringan.
