Kabar24.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan Poso, Sulawesi Tengah, tak akan diberlakukan darurat militer terkait dengan pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso.
Seperti diketahui Polri dan TNI telah bekerja sama memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso, tapi hingga saat ini gembong teroris tersebut masih bebas berkeliaran.
"Tidak mungkin [darurat militer], iya [tannggung jawab Polri]," katanya seusai rapat pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jumat (29/1/2016).
Menurut Gatot, TNI tidak perlu menggelar latihan militer di sini karena sekarang sudah digelar operasi pengejaran Santoso. Gatot mengatakan yang penting tujuannya sama yaitu menangkap Santoso.
"Leader-nya Polri, kami beri masukan ke Polri bersama-sama mengevaluasi. Ini bukan kayak menangkap ikan di kolam, lalu airnya disurutkan ikannya ditangkap. Tidak seperti itu," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Gatot mengatakan dalam tertib sipil, Polri tangan kanan Presiden sedangkan TNI tangan kirinya. Keduanya berperan saling menguatkan satu sama lain.
Adapun pada kondisi darurat militer, baru TNI menjadi tangan kanan Presiden sementara Polri tangan kiri. Keduanya pun saling memberikan bantuan.
"Hilangkan sifat kompetisi dari masing-masing angkatan, harus sinergi. Seperti yang dikatakan kondisi sekarang TNI dan Polri adalah pemersatu," katanya.
Tim gabungan TNI-Polri menggelar operasi Tinombala 2016 yang melibatkan sekitar 2000 personel. Operasi dimulai sejak 10 Januari hingga 10 Maret 2015 dengan target memburu kelompok teroris pimpinan Santoso yang berada di pegunungan Poso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
