Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum mendapatkan penjelasan oleh pemerintah mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) yang tengah dirampungkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan setiap pergantian pemerintahan program pembangunan tidak diteruskan oleh pemerintahan selanjutnya. Dia mencontohkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah berakhir.
“MP3EI milik Susilo Bambang Yudhoyono berakhir padahal itu sudah disusun, sudah dijalankan tapi kebijakan sekarang tidak dilanjutkan sehingga membuat seakan-akan ada rencana baru untuk di daerah, ucapnya,” Senin (25/1/2016).
Sebelumnya, Direktur Transportasi Bappenas Bambang Prihartono mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyinergikan kegiatan infrastruktur antarsektor di pusat maupun di daerah.
Dalam dokumen itu akan tertuang sumber pendanaan pembangunan infrastruktur pada dua tahun mendatang. RPI2JM merupakan dokumen pelengkap dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dia menjelaskan sinkronisasi pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan yang dibangun harus terkoneksi dengan akses jalan yang memadai.
Selain itu, beberapa masalah yang kerap ditemui saat pembangunan infrastruktur tidak terkoneksinya kebutuhan antarsektor, seperti bendungan yang tidak memiliki saluran irigasi.
Bappenas sebagai integrator yang menyatukan dimensi. Misal pembangunan sektor maritim yang terlibat kementeian siapa saja, ucapnya.
.jpg?w=300&h=221)
