Bisnis.com, PADANG—Pengusaha meminta pendampingan pemerintah daerah guna merealisasikan investasi di Sumatra Barat, karena rumitnya proses pengadaan lahan di daerah itu.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar Asnawi Bahar meminta pemda setempat mengawal investasi mulai dari pemetaan kawasan hingga memastikan realisasi investasi berjalan sesuai rencana.
“Tidak sebatas kemudahan dalam proses birokrasi saja, tetapi perlu pendampingan sampai tuntas,” katanya, Selasa (19/1/2016).
Menurutnya, secara umum semangat membenahi birokrasi dan proses perizinan di daerah itu sudah berjalan baik. Namun, proses di birokrasi saja tidak cukup, sebab status lahan di Sumbar mayoritas adalah tanah ulayat.
Untuk negosiasi dengan masyarakat, prosesnya imbuh Asnawi, juga mesti dilakukan dengan pendekatan budaya dan adat istiadat setempat. Maka, domain pemda untuk menjembatani investasi di daerah.
Dia mengungkapkan lemahnya investasi di daerah itu karena seringkali terjadi benturan antara investor dengan penolakan masyarakat sebagai pemegang hak ulayah atas tanah, sehingga investasi jadi sulit terealisasi.
“Jadi Sumbar tidak bisa disamakan dengan provinsi lain. Nah, tugas pemda setempat untuk memastikan kemudahan investasi dan mengawalnya sampai tuntas,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar Muzakir Aziz mengatakan persoalan lahan memang menjadi salah satu hambatan investasi di daerah itu.
Namun, selain lahan dia juga meminta pemda meningkatkan daya tarik daerah bagi investasi sekaligus meningkatkan infrastruktur dan promosi.
“Pemda mesti mampu membuat Sumbar menarik bagi investasi, karena sebetulnya posisi Sumbar strategis,” ujarnya.
Menurutnya, infrastruktur dan transportasi utama seperti jalan raya dan pelabuhan sudah memadai, tinggal bagaimana mengembangkan sektor-sektor lainnya untuk mendorong masuknya investasi.
Masrul Zein, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Sumbar memastikan tidak ada pungutan maupun hambatan dalam proses investasi di daerah itu.
“Kami sudah permudah melalui layanan terpadu satu pintu (PTSP), hampir seluruh proses perizinan sudah terkoordinasi di satu lembaga,” katanya.
Dia mengatakan pemda setempat juga tengah menyiapkan proses investasi melalui sistem elektronik, sehingga memudahkan investor mendapatkan informasi dan mengurus perizinan.
Soal lahan, Masrul mengakui masih ada hambatan, namun dia menjanjikan kemudahan mendapatkan lahan untuk investasi dengan peran pemda sebagai fasilitator.
