Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membahas enam hal besar bersama tujuh pimpinan lembaga negara. Dalam forum itu semua pihak sepakat akan berusaha mencari penyelesaian bersama dalam waktu secepatnya.
Keenam hal tersebut yakni pencegahan terorisme, Masyarakat Ekonomi Asean, keberhasilan pilkada serentak, penyelesaian HAM berat masa lalu agar tidak menjadi beban sejarah, amnesti untuk gerakan politik di Aceh dan Papua serta haluan negara untuk pembangunan jangka panjang.
"Alhamdulillah semua pimpinan-pimpinan lembaga negara menyambut baik keenam hal tersebut. Kita semua berkomitmen untuk mencari penyelesaian bersama-sama dalam waktu yang secepat-cepatnya," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers seusai pertemuan di Istana Negara Jakarta, Selasa (19/1/2016).
Pertemuan itu dihadiri pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Khusus untuk wacana revisi Undang-undang No. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum ada keputusan apakah ditempuh melalui revisi UU atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perppu).
Jokowi mengatakan hal tersebut disinggung dalam rapat konsultasi tetapi baru pembicaraan awal. Diharapkan pada pertemuan konsultasi selanjutnya sudah ada keputusan apakah dilakukan revisi atau Presiden menerbitkan perppu.
"Ini tadi baru pembicaraan awal. Ini semuanya di lembaga negara kan ada proses. Pada saat kita bertemu lagi sudah bisa memutuskan," jelas Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
