Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengintegrasikan dan mensinergikan kegiatan dari empat kedeputian dalam satu forum di lapangan.
Terobosan tersebut dinamai Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, NTB dan NTT, yang dilangsungkan selama dua hari di Gedung Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali. Jum'at- Sabtu (16/1/2016).
Selain dihadiri dan dibuka langsung oleh Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, kegiatan terobosan tersebut dihadiri gubernur dan wakil gubernur Bali, unsur Forkominda Provinsi Bali, bupati/wali kota serta para pimpinan SKPD terkait se Provinsi Bali, NTB dan NTT, serta hadir pula empat deputi, staf khusus, staf ahli dan jajaran pejabat Kementerian PANRB lainnya.
"Ini adalah tradisi baru untuk mendekatkan pelayanan, kami lakukan di daerah dengan memboyong semua deputi di Kementerian PANRB. Selain acara pembinaan juga ada kegiatan coaching clinic, bimbingan dan konseling. Kami laksanakan di Bali sebagai penghargaan atas kegigihan Provinsi Bali dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja," kata Yuddy dalam siaran pers, Sabtu (16/1/2016).
Sementara itu Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, menyampaikan kegiatan terobosan ini adalah salah satu tindak lanjut dari resolusi 2016 yang telah ditegaskan Menteri PANRB, yakni Kementerian PANRB Terdepan Menjadi Teladan.
"Ini adalah bentuk konkret dari resolusi Kementerian PANRB untuk terdepan menjadi teladan. Dimulai dari keteladanan dalam memberikan pelayanan integratif di lapangan. Pak Menpan seringkali mengatakan era birokrasi priyayi telah usai, sekarang waktunya birokrasi melayani," ujar Herman.
Menurutnya, kegiatan integratif ke lapangan ini akan digulirkan secara kontinyu untuk daerah-daerah lainnya. Selain pembinaan umum, skema standar yang akan terus dikembangkan adalah coaching clinic, bimbingan, serta konseling bidang pendayagunaan aparatur negara.
"Untuk periode ini, momentum utamanya penyerahan laporan hasil evaluasi AKIP kabupaten/kota. Selanjutnya akan disesuaikan dengan agenda kerja kami serta kebutuhan objektif di lapangan," kata Herman.
