Bisnis.com, JAKARTA --Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh lembaga untuk sepenuhnya melakukan reformasi birokrasi seusai dirilisnya hasil kinerja kementerian pada pekan lalu.
Kepala Biro Hukum dan KIP Kementerian PANRB Herman Suryatman mengatakan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan mandat kementerian tersebut. Oleh karena itu, evaluasi itu dapat dipertanggungjawabkan.
"Bicara substansi, dari perspektif hukum evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan mandat Kemenpan RB sehingga bisa dipertanggungjawabkan," kata Herman dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (14/1/2015).
Dia menuturkan evaluasi itu didasarkan pada sejumlah aturan macam Inpres tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintahan, UU tentang Sistem Perencanaan Nasional dan PP soal Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi. Sehingga, paparnya, evaluasi itu kemudian diserahkan ke Presiden.
Peneliti Politik dari LIPI Siti Zuhro mengungkapkan Kementerian PANRB mendapatkan perhatian karena tarikan politik yang terlalu kuat. Hal itu terkait dengan sejarah Indonesia sendiri di mana birokrasi menjadi alat politik. ()
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
