Bisnis.com, JAKARTA--Ahli politik internasional mengimbau pemerintah untuk mendesakkan rancangan resolusi konflik kepada negara-negara kawasan, khususnya untuk merespons ketegangan yang terjadi di laut China Selatan.
Makmur Keliat, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, menyatakan ASEAN tidak bisa terus-menerus membiarkan kasus-kasus teritorial terbengkalai. "Belum ada mekanisme resolusi konflik di antara negara-negara ASEAN," kata Makmur, Selasa (12/1/2016).
Belum lama ini, sejumlah negara memprotes manuver China yang membuat pulau artifisial di Laut China Selatan. Bahkan, Jepang dan Amerika Serikat yang tidak terlibat secara langsung turut mengirimkan patroli ke wilayah tersebut yang membuat tensi ketegangan meninggi.
Merespons kemelut ini, Kementerian Luar Negeri RI menekankan kemelut Laut China Selatan bisa berdampak tidak hanya untuk kepentingan beberapa negara terkait, melainkan juga untuk kepentingan dunia secara umum.
“Hal itu akan memengaruhi ekonomi global. Perdamaian sangat penting dilakukan, karena apabila ada gejolak di sana, maka dampaknya akan memengaruhi seluruh dunia. Sebagian besar jalur perdagangan lewat sana,” ujar Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nassir.
Tirta N. Mursitama, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara, mengemukakan Indonesia juga bisa memainkan peran sebagai penengah untuk negara-negara yang berkonflik.
Menurutnya, RI memiliki relasi yang relatif setara baik dengan China, Filipina maupun Vietnam. "Dalam konteks ini, Indonesia bisa dipercaya oleh berbagai pihak."
