Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Republik Indonesia dinilai perlu menegaskan kembali kepentingan nasional dalam kemelut Laut China Selatan dan tidak perlu berdiri bersama pihak-pihak lain yang juga bersengketa (disputers) seperti Filipina, Vietnam maupun China.
Konflik yang terjadi di wilayah laut yang merentang antara Selat Malaka dan Selat Taiwan ini kembali memanas setelah China melakukan pembangunan pulau artifisial yang diiringi oleh demonstrasi militer pada akhir Desember 2015.
Kemelut ini dinilai bisa mengganggu, bahkan menghambat kelancaran arus perdagangan intra dan antar-kawasan.
Makmur Keliat, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI dan President Comissioner Kenta Institute, mengungkapkan kepentingan RI untuk mengamankan Kepulauan Natuna harus dipromosikan kepada seluruh pihak, baik yang berada di dalam maupun luar regional ASEAN.
"Jangan sampai kita justru masuk ke dalam agenda Vietnam dan Filipina meskipun satu kawasan, atau malah China, karena kita punya agenda sendiri," kata Makmur dalam sebuah diskusi, Selasa (12/1/2016).
Dalam laporan berbagai lembaga internasional, kemelut Laut China Selatan menjadi satu dari tiga kemelut geopolitik yang berpotensi memberikan pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi dan politik dunia tahun ini, selain kemelut di Timur Tengah dan Semenanjung Korea.
