Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat menilai keberadaan Wauk Jatigede akan mendongkrak pendapatan masyarakat.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar Jafar Ismail mengatakan penebaran benih ikan yang dilakukan bisa dipanen oleh masyarakat. Namun, dengan catatan menggunakan sistem pancingan.
"Sebab jika digunakan dengan sistem jaring apung maka akan mengganggu aktivitas turbin bagi aliran listrik nantinya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (22/12).
Menurutnya, sebagai solusinya pihaknya hanya menerapkan sistem pancing dengan perahu kecil di sekitar Waduk Jatigede untuk melakukan penangkapan ikan.
Maka dari itu, saat ini pihaknya sudah menyebar sekitar 1,25 juta ikan di waduk itu sepanjang tahun ini dengan target 2 juta ekor.
"Semua jenis ikan yang diterbarkan di sana antara lain nilem, sepat siem, emas, dan tawes. Kecuali ikan pemangsa seperti lele tidak ditebar karena memakan ikan yang lain," ujarnya.
Kepala Samsat Pembangunan Waduk Jatigede yang juga Kepala Bappeda Jawa Barat Denny Djuanda mengatakan dengan pembangunan Waduk Jatigede, masyarakat harus lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya.
"Prinsipnya tidak boleh lebih miskin dari hari ini. Bagi OTD juga pindahnya ke mana harus teridentifikasi," ujarnya.
Denny menambahkan terkait alih mata pencaharian, pemerintah juga menyiapkan dana Rp100 miliar per tahun untuk kredit usaha pemula.
"Kami berharap di Kabupaten Sumedang dengan ada lost oppurtunity 6 bulan ini dipersiapkan masuk ke program masyarakat bekerja," ujarnya.
Selain itu, untuk memaksimalkan manfaat Jatigede untuk hilir akan disiapkan 2 juta benih ikan per tahun.
"Konsep hulu hilir ini masih dirumuskan, untuk lahan abadi pertanian ini juga sekarang belum ada, mungkin bisa dibantu dari akademisi untuk menghitungnya. Untuk hilir akan saya kawal itu agar tidak keluar dari tujuan awalnya," ujarnya.
Denny menambahkan, pemerintah juga akan memberikan beasiswa mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi bagi yang memenuhi kualifikasi.
Kemudian untuk pariwisata diharapkan hadir kelompok sadar pariwisata (Pordakwis) yang dapat dibuat aturannya di Pemkab Sumedang.
"Misalnya retribusi 30% dapat diberikan ke Pordakwis seperti di Gunung Kidul untuk geopark," ujarnya.
