GOLKAR ANCOL: Jatuhkan Sanksi Untuk Setya Novanto

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Golkar hasil munas Ancol Jakarta meminta dijatuhkannya sanksi kepada Ketua DPR RI Setya Novanto terkait dugaan pelanggaran etika dalam permintaan saham dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"Rekomendasi sudah disampaikan kepada Ketua Umum Agung Laksono," kata Ketua Forum Silaturahmi Daerah DPD Golkar Provinsi se-Indonesia Gusti Iskandar Sukma Alamsyah kepada pers di DPP Golkar di Slipi Jakarta Barat, Rabu (9/12/2015).

Forum tersebut telah melaksanakan pertemuan pada Selasa (8/12) malam. Pertemuan itu dihadiri pengurus dari 24 DPD Golkar.

Saat menyampaikan pernyataan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah didampingi sejumlah pengurus dan kader Golkar. Pernyatan disampaikan untuk menyikapi dinamika politik terkait persidangan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Partai Golkar hasil munas Ancol Jakarta tetap memiliki komitmen menjalankan amanah reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Partai Golkar melawan tindakan yang tidak demokratis, kepemimpinan yang oligarki, otoriter dan upaya "kartelisasi" dalam internal Partai Golkar yang dilakukan kader partai di DPR.

Hal itu didasarkan pada pentingnya tanggung jawab politik dan hubungan emosional dengan masyarakat sebagai perwujudan moto "Suara Rakyat Suara Golkar".

"Karena itu, kami memberi peringatan keras dan tegas terhadap seluruh kader untuk menjunjung tinggi cita-cita bangsa dan target Partai Golkar serta nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan amanat politik masyarakat tersebut," katanya.

Terkait masalah Setya Novanto, forum mendesak kepada DPP Golkar agar seluruh pelanggaran etika harus diberi sanksi tegas. Selain dikenakan sanksi etik oleh lembaga perwakilan, forum meminta dan mendesak agar Novanto diberhentikan dari keanggotaan partai.

Forum menyatakan, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip itu oleh kader partai akan berdampak terhadap terbangunnya persepsi negatif publik kepada partai. Partai akan mengalami proses distrust yang serius di mata publik.

Prinsip ini berlaku secara umum pada seluruh lembaga perwakilan dengan tujuan agar partai bisa memberikan jaminan publik bahwa wakilnya pada lembaga perwakilan dapat mengemban amanah dengan baik.

Dalam konteks itulah DPD Golkar membentuk Forum Silaturahmi DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Menurut Gusti Iskandar, pertemuan pada Selasa malam dihadiri pengurus 24 DPD Golkar.