Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Poros Muda Golkar Minta Setya Novanto Diberi Sanksi Berat

Poros Muda Partai Golkar mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberi sanksi berat kepada Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan pelanggaran etika terkait pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.
Ketua DPR Setya Novanto/Antara
Ketua DPR Setya Novanto/Antara

Kabar24.com, JAKARTA— Poros Muda Partai Golkar mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberi sanksi berat kepada Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan pelanggaran etika terkait pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Muhammad Riza Chalid membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.

“Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya dimulai dari dalam diri sendiri, sehingga hakikat DPR yang terhormat itu dapat terpatri pada hati rakyat Indonesia,” ujar Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Sinulingga, melalui siaran persnya, Rabu (9/12/2015).

Selain itu, Andi juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Sebab, kata dia, tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran hukum yang menjurus pada tindak pidana korupsi yang berpotensi untuk merugikan negara dalam kasus itu.

Sebelumnya, Poros Muda Golkar juga mendesak Pimpinan partai untuk mengambil tindakan tegas kepada Setya Novanto. Menurut kelompok Golkar kubu Agung Laksono ini menilai berdasarkan bukti rekaman yang ada, Setya Novanto telah melanggar kode etik sebagai ketua anggota dewan dan mempermalukan partai.

Hari ini, Poros Muda Golkar juga menggelar konfrensi pers untuk menyikapi perkembangan politik terkait skandal kasus tersebut. Sedikitnya, ada 12 orang dari Poros Muda Golkar yang akan datang, diantarantya Andi Sinulingga, Sirajuddin A Wahab, Ahmad Doli Kurnia, dan Dave Laksono.

Sebelumnya, desakan agar Setya Novanto mundur juga keluar dari politikus gaek Golkar Agung Laksono. Menurut Ketua DPR periode 2004-2009 ini, perlu ada wacana kocok ulang pimpinan DPR jika Setya Novanto mengundurkan diri atau dimundurkan dari jabatannya berdasarkan hasil sidang MKD.

"Menurut saya kalau saudara Novanto dimundurkan atau mengundurkan diri, kocok ulang ketua DPR harus dilakukan," kata Agung Laksono Ahad kemarin.

Menurut Agung, pergantian pimpinan DPR bukan mustahil menyusul dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto atas kasus permintaan saham PT Freeport Indonesia.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper