Jakarta (ANTARA News) - Setara Institute menilai penundaan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika saat bersamaan DPR malah mempercepat revisi UU KPk adalah upaya DPR melemahkan lembaga anti rasuah itu.
"Penundaan pemilihan dan revisi UU KPK keduanya merupakan upaya sistematis melemahkan KPK," kata Hendardi, dalam keterangan persnya, Sabtu (28/11).
Hendardi mempertanyakan penundaan fit and proper test tanpa alasan yang jelas. "Itu merupakan pembangkangan hukum, karena DPR tidak menjalankan perintah UU."
Dengan menunda nunda pemilihan pimpinan KPK, tambahnya, DPR sedang mengulur waktu untuk tujuan membuka ruang negosiasi untuk tujuan-tujuan politik.
"Bukan untuk tujuan pemajuan pemberantasan korupsi," ujarnya.
Penundaan Pemilihan Capim Dinilai untuk Lemahkan KPK
Setara Institute menilai penundaan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika saat bersamaan DPR malah mempercepat revisi UU KPk adalah upaya DPR melemahkan lembaga anti rasuah itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

2 jam yang lalu
Goyahnya Pabrik di Kawasan Asia oleh Tarif Trump

4 jam yang lalu
Palm Oil Industry: Indonesia Seeks New Export Markets
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru

3 jam yang lalu
Pengamat Ragu DPR Bakal 'Eksekusi' RUU Perampasan Aset
Terpopuler
# Hot Topic
Rekomendasi Kami
Foto
