Kabar24.com, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menuding ada oknum di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merealisasikan proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Ujung-ujungnya, ia menuding Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
"Ada tangan jahil yang memasukan program. Siapa ? Oknum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda], yang nomorin rekening oknum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah [BPKD]. Apakah berani? Enggak berani karena ada aktornya," kata dia usai diperiksa Bareskrim terkait UPS, Rabu (25/11/2015).
Menurut pria yang akrab disapa Haji Lulung itu, anggota dewan tidak memiliki kewenangan memasukan program tersebut. Mekanisme anggaran sepenuhnya berada di Bappeda.
"Masuk tuh anggaran UPS. Harus ada nomor rekening, tanpa itu tidak bisa dilelang. Dievaluasi di Kemendagri kepada pejabat pembuat komitmen," katanya.
"Siapa sih yang melelang, kalau dihentikan ini ada persoalan. Tapi kan diteruskan Pemda," ujarnya.
Oleh sebab itu, Lulung menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahoj sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pengadaan alat catu listrik tersebut.
"Tanpa dia membuat SPD [Surat Penyedia Dana], lelang tak akan terjadi," katanya.
Seperti diketahui Lulung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Fahmi Zulfikar dan eks anggota DPRD M. Firmansyah.
Kemarin, Bareskrim juga memeriksa dua tersangka tersebut.
Usai diperiksa, Fahmi mempermasalahkan pihak pemprov yang melelang UPS tersebut.
