Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kata Masinton, Seleksi Capim KPK Belum Penuhi Ketentuan UU

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah selesai dilakukan oleh panitia seleksi, belum memenuhi ketentuan UU No. 30/2002.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 20 November 2015  |  15:32 WIB
Kata Masinton, Seleksi Capim KPK Belum Penuhi Ketentuan UU
Anggota DPR Komisi III Masinton Pasaribu. - rii
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah selesai dilakukan oleh panitia seleksi, belum memenuhi ketentuan UU No. 30/2002.

Menurut Masinton, masih ada permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan calon pimpinan (capim), termasuk lamanya waktu masa pendaftaran yang semestinya 14 hari berturut-turut tettapi kemudian diperpanjang.

“Calon Pimpinan KPK ini memang belum memenuhi persyaratan dan ini yang menjadi pertanyaan di Komisi III DPR, termasuk belum adanya unsur dari Kejaksaan,” katanya  dalam Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansel Capim KPK dialsnir dari situs resmi DPR, Jumat (20/11/2015).

Politisi F-PDIP ini mengatakan, karena beberapa alasan tersebut, Komisi III akan melakukan pendalaman, apapun keputusannya nanti akan dibawa ke dalam rapat pleno komisi dan selanjutnya akan dibawa dalam rapat paripurna apakah layak untuk dilanjutkan atau tidak.

“Komisi III DPR pastinya akan mendalami tentang visi dan misi Pansel KPK, sebab seharusnya mereka berkordinasi dengan Mabes Polri, dengan BIN, maupun Kejaksaan. Nantinya jangan sampai  di tengah jalan ada kasus-kasus kecil yang sebelum menjadi Pimpinan KPK, kemudian  dikorek-korek kembali maka Komisi III DPR menginginkan harus klir dari sekarang,“ jelas Masinton.

Komisi III DPR lanjut dia, juga akan mendalami masalah anggarannya, karena ini menggunakan APBN maka keterlibatan organisasi-organisasi sipil mana saja dan nantinya bentuk pertanggungjawabannya seperti apa perlu ditelusuri secara jelas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpk seleksi capim kpk
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top