Kabar24.com, JAKARTA — Sekretariat Jenderal DPR berharap pembangunan Kompleks Gedung Parlemen tahap awal berupa penambahan dan pengembangan ruang kerja anggota dewan tuntas pada 2016.
Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan Sekretariat Jenderal DPR sudah mengantongi anggaran sebesar Rp740 miliar dari APBN 2016. yang diketok akhir pekan lalu, untuk pengembangan dan penambahan ruang tersebut.
“Namun, pembangunan itu belum bisa direalisasikan karena desainnya masih menunggu hasil sayembara yang digelar bersama Ikatan Arsitek Indonesia. Untuk itu, kami minta desainnya segera dituntaskan,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (2/11/2015).
Menurut Win, pengembangan dan penambahan ruangan tersebut mengacu pada UU MD3 yang memuat klausul minimal ruang anggota DPR. “Dalam UU itu luas ruangan harus 117 meter persegi. Itu minimal. Tapi saat ini masih 18 meter persegi.”
Dengan demikian, tuturnya, pembangunan ruangan itu perlu menjadi prioritas dari pembangunan Kompleks Gedung Parlemen.
“Kondisinya juga sudah sangat memprihatinkan. Gedung itu sudah mengalami retakan karena gempa,” ujarnya.
Soal pengelolaan anggaran pembangunan gedung, Win bukan hanya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami juga akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana.”
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretariat Jenderal DPR.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada sekretariat jenderal karena itu merupakan wewenangnya,” ujar Setya.
Seperti diketahui, pembangunan kompleks gedung parlemen merupakan hasil kerja dari Tim Reformasi Parlemen yang dipimpin Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS.
Tim itu bekerja sejak akhir 2014 atau setelah anggota tim dilantik menjadi anggota dewan periode 2014-2019.
Selain membangun dan mengembangkan ruangan anggota dewan, tim merekomendasikan untuk pembangunan alun-alun DPR, museum dan perpustakaan, menyediakan akses tambahan untuk publik, membangun visitor center, membangun pusat kajian, serta menambah ruangan anggota DPR dan tenaga ahli.
