Bisnis.com, PADANG - Sejumlah kalangan masyarakat yang berkecimpung di beberapa kampus pulau Sumatra menolak wacana pemerintah yang akan menggagas program wajib bela negara untuk pemuda.
"Bila para wajib bela negara tersebut nantinya diajarkan cara militer maka akan mengancam keutuhan bangsa dan negara sehingga wacana tersebut tidaklah tepat untuk keadaan Indonesia," kata salah seorang mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Riau Riyan Zulfikar Haris, Kamis (22/10/2015).
Menurutnya, dengan banyaknya pemberontakan dan perpecahan yang terjadi di masyarakat pengajaran bela negara dapat termanfaatkan menjadi sebuah hal yang negatif.
Sebagai contoh bila pelaksananya seorang separatis maka pengajaran yang dilakukan untuk bela negara akan dimanfaatkan untuk menggalang kekuatan melawan negara.
"Secara hubungan internasional, wacana bela negara ini bila terealisasi dapat mengubah hubungan regional negara," katanya.
Bila hubungan tersebut berimbas pada hal yang negatif akan mengancam beberapa potensi yang bisa berkembang misal pariwisata. Karena, kata dia, hal ini berhubungan dengan slogan bangsa Indonesia sebagai pecinta perdamaian dunia.
"Ketimbang memikirkan bela negara sudah sebaiknya pemerintah memikirkan kemajuan beberapa bidang yang bertitik sentral bangsa seperti ekonomi dan budaya," ucapnya.
Akademisi dari STKIP PGRI Sumatra Barat Fachrul Reza menilai rakyat Indonesia belum siap menjadi wajib bela negara. Menurutnya, saat ini banyak pemuda bangsa yang dengan mudah mencaci pemerintah dan negaranya.
Selain itu sikap lebih memilih barang produksi dari luar negeri menjadikan kesulitan untuk beralih pada hasil lokal. "Untuk menanamkan bangga saja pada produk sendiri susah bagaimana menjadi wajib bela negara,"ucapnya.
Sedangkan Pakar politik Asrinaldi menyebutkan bahwa wacana bela negara sarat dengan kepentingan politik. "Tujuannya saja tidak jelas hanya untuk menampilkan kepentingan golongan saja, yang ada negara rugi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
