Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menyatakan tahun ini hanya mampu mengatasi 0,7% kawasan kumuh dari target pengentasan 6% hingga 2019 mendatang.
Joerni Makmoerniati, Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mengatakan, pemerintah pada awalnya menargetkan dapat mengentaskan 2% pada tahun ini.
Target tersebut sesuai dengan rencana pemerintah mengentaskan kawasan kumuh hingga 0% di 2019. Namun, menurutnya, pengentasan kawasan kumuh belum dapat dilakukan secara cukup efektif tahun ini karena sejumlah kendala internal pemerintah.
“Selisih 1,3% tahun ini dengan demikian menjadi beban tahun depan. Ini yang sedang kami upayakan jalan keluarnya supaya target RPJMN tetap bisa terealisasi,” katanya kepada Bisnis.com, yang dikutip Minggu (18/10).
Berdasarkan perhitungan data terbaru pemerintah, kawasan kumuh yang akan ditangani hingga 2019 mendatang adalah sekitar 37.400 hektar, atau tersisa 6% dari data awal target Millenium Development Goals.
Data tersebut diperoleh berdasarkan SK dari pemerintah kabupaten terhadap luasan kawasan kumuh yang akan ditangani bersama pemerintah pusat. Dengan demikian, data tersebut sejatinya tidak mewakili luasan kawasan kumuh sebenarnya yang ada di Indonesia.
“Yang kita targetkan bisa 0% itu adalah berdasarkan patokan data yang terukur dari SK kabupaten, bukan mengenolkan kawasan kumuh. Dunia ini tidak ada yang tanpa kawasan kumuh,” katanya.
Joerni mengatakan tahun ini pemerintah memang fokus pada upaya pembehana data untuk memperoleh kepastian langkah penanganan. Selain data numerik, pemerintah juga membutuhkan data spasial.
Tahun ini, direktoratnya mendapat alokasi anggaran Rp4 triliun yang dikhususkan untuk penanganan permukiman. Menurutnya, kebutuhan penanganan adalah sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 milair per hektar.
Menurutnya, tingkat kekumuhan tinggi sebagian besar ada di kota-kota metropolitan. Namun, tidak semua pemda bersedia bekerja sama dengan pemerintah pusat, antara lain karena tidak ingin daerahnya dikatakan kumuh.
Akan tetapi, menurutnya, justru banyak sekali indikator kekumuhan yang terpenuhi di daerah-daerh tersebut. Joerni mengatakan tengah mengupayakan keterlibatan sebanyak mungkin pihak non-pemerintahan untuk ikut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengentaskan kekumuhan.
