Kabar24.com, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar mengharapkan dana penanganan kawasan kumuh di 5 kota yakni, Kota Pontianak, Singkawang, Sambas, Ketapang, dan Bengkayang dalam program 100-0-100 yang terselesaikan pada 2019 itu untuk tidak diselewengkan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sandjaya mengatakan program itu menyasar 100% akses air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi di wilayah-wilayah itu. Dia minta petugas satuan kerja dan fasilitator pelaksana program tidak melakukan korupsi.
“Sekarang data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar 2014, total rumah tangga pengguna air bersih baru di Kalbar sebesar 54,55%, berkurangnya kawasan kumuh sebesar 27,56% dan rumah tangga yang bersanitasi sebesar 46,73%,” kata Christiandy kepada Bisnis.com, Senin (12/10/2015).
Christiandy belum mengetahui dana yang digunakan untuk membiayai seluruh program tersebut karena baru akan dijalankan pada 2016. Namun, program 100-0-100 untuk Kalbar telah masuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Secara nasional, Bappenas menganggarkan untuk ketiga program tersebut dalam usulan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 nominalnya Rp200 triliun dengan rincian dalam 1 tahun dikucurkan Rp40-60 triliun seluruh provinsi, rerata masing-masing provinsi mendapatkan Rp1 hingga Rp 2 triliun per tahun.
“Kalau bisa dua tahun untuk Kalbar selesai, asalkan dananya ya ada, dan harapannya sih, mendekati target. Namun, saya harapkan kepada satuan kerja dan fasilitator untuk tidak melakukan korupsi,” tuturnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar Jakius Sinyor mengatakan khusus untuk mendorong tercapainya program sanitasi dari Bidang Cipta Karya Dinas PU telah dianggarkan sebesar Rp20 miliar pada tahun ini.
“Tahun depan diusulkan untuk dianggarkan total Rp300 miliar dalam APBD, tidak hanya sanitasi, tetapi juga penanganan kawasan kumuh, dan air minum. Secara komposisi masing-masing belum tahu. Nanti kan ada rapat teknisnya, setiap daerah dapat berapa.”
Dia mengatakan kendala yang dihadapi di lapangan, adalah semakin tingginya permintaan perumahan, keterbatasan lahan, minim akses ketenagalistrikan, sumber bahan baku air bersih.
